Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

image-gnews
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengklaim pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya sudah selesai. Pernyataan itu Hadi sampaikan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR yang beragendakan pencegahan serangan siber hari ini. 

"Progres perbaikan sistem dan recovery yang kami laksanakan--proses dekripsi terhadap seluruh data--di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024," kata Hadi di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senin, 23 September 2024.

Hadi menuturkan bahwa sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi pengguna layanan PDNS masih ingin mempertahankan datanya tersimpan di sana. Oleh sebab itu, dia berencana untuk segera memulihkan PDNS 2.

"Kami sedang melaksanakan rebuild system PDNS 2 Surabaya yang direncanakan selesai pada akhir September 2024," ujarnya. 

Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid membuka pertemuan dengan mengulas hasil rapat DPR dengan pemerintah yang membahas PDNS pada 27 Juni lalu. Meutya menegaskan bahwa keamanan siber bukan sekadar persoalan teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas pada keamanan dan kedaulatan negara.

Meutya juga mengungkit Presiden Joko Widodo yang menugaskan agar Hadi ikut berkoordinasi langsung dalam penyelesaian permasalahan keamanan siber. Sebab, kata dia, isu itu bukan cuma tanggung jawab Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

"Jadi, tidak hanya di Kominfo dan BSSN, tapi ditarik ke atas, di Kemenko Polhukam," tutur Meutya. 

Meutya menjelaskannya bahwa KomisI ingin mendapat laporan terkini dari pemerintah mengenai tindak lanjut penanganan masalah kebocoran data di PDNS 2.

"Kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi I, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Kominfo menyebut 90 persen layanan yang terdampak peretasan PDNS 2 sudah berhasil dipulihkan. ”90 persen layanan prioritas sudah pulih,“ ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Hokky Situngkir kepada awak media di kantornya, Jumat, 9 Agustus 2024.

Menurut Hokky, rata-rata layanan prioritas sudah pulih, sisanya tinggal penanganan di internal pengampu layanan. “Karena Kominfo kan enggak bisa masuk ke layanan, itu kan dari masing-masing,” kata dia.

Namun, Dirjen Aptika yang baru dilantik untuk menggantikan Semuel Abrijani Pangerapan ini tidak merinci layanan prioritas apa saja yang berhasil dipulihkan. Diketahui insiden pembobolan PDNS ini sempat melumpuhkan layanan dari ratusan instansi pusat dan daerah.

Adapun terkait nominal kerugian yang dialami negara dan pihak-pihak terlibat, Hokky belum bisa memastikan angkanya. “Sampai sekarang belum ya, belum ada angka detail,” kata dia.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware. Serangan siber ransomware yang menyerang PDNS itu dinamakan Brain Chiper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik nasional terkunci serta tidak dapat diakses.

Menyusul insiden peretasan ini, Dirjen Aptika Kominfo yang menjabat saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 4 Juli 2024. Per Jumat, 19 Juli 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, resmi melantik Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aptika yang baru.

Ervana Trikarinaputri ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

15 menit lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

Hadi Tjahjanto mengatakan angkatan siber ibarat pasukan yang disiapkan menghadapi perang pikiran.


Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

4 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru diklaim pulih pada Agustus lalu.


Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

6 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

Menko Polhukam mengklaim bahwa sebagian data NPWP bukan data asli.


TNI Jelaskan Alasan Proses Pembebasan Pilot Susi Air Butuh Waktu Lama

1 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
TNI Jelaskan Alasan Proses Pembebasan Pilot Susi Air Butuh Waktu Lama

TNI mengungkap alasan pembebasan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens membutuhkan waktu yang lama.


Pilot Susi Air Bebas, Menkopolhukam Hadi: Tidak Ada yang OPM Minta

1 hari lalu

Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2024 Sabtu 21 September 2024. Foto: Satgas Damai Cartenz 2024
Pilot Susi Air Bebas, Menkopolhukam Hadi: Tidak Ada yang OPM Minta

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, dalam pembebasan pilot Susi Air, aparat keamanan hanya melakukan pendekatan persuasif.


Survei Cloudflare Ungkap 65 Persen Perusahaan Korban Ransomware Rela Bayar Tebusan

2 hari lalu

Cara Setting DNS Cloudflare. Foto: Canva
Survei Cloudflare Ungkap 65 Persen Perusahaan Korban Ransomware Rela Bayar Tebusan

Cloudflare mengungkapkan 65 persen organisasi sasaran pemerasan via perangkat digital rela bayar tebusan. Efek ketahanan digital yang lemah.


Teror Lewat Pager dan Walkie Talkie di Lebanon, Dosen Binus Bandingkan dengan Serangan Stuxnet ke Iran

4 hari lalu

Seorang vendor menunjukkan perangkat walkie-talkie tanpa baterai, yang katanya dia lepas untuk alasan keamanan di sebuah toko elektronik di Sidon, 18 September 2024. REUTERS/Aziz Taher
Teror Lewat Pager dan Walkie Talkie di Lebanon, Dosen Binus Bandingkan dengan Serangan Stuxnet ke Iran

Dugaan teror di Lebanon dengan serangan Stuxnet ke Iran disebutnya memiliki karakter yang berbeda 180 derajat. Simak penjelasannya.


Kebocoran Data NPWP, Pakar Keamanan Siber: Reputasi Indonesia di Mata Dunia Tercoreng

4 hari lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
Kebocoran Data NPWP, Pakar Keamanan Siber: Reputasi Indonesia di Mata Dunia Tercoreng

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menyayangkan peretasan data pribadi sejumlah 6,6 juta data NPWP yang menyerang DJP baru-baru ini.


Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

4 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Kebocoran data terbaru mencakup data NPWP yang ditengarai milik Presiden Jokowi dan keluarganya, serta sejumlah menteri.


Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

5 hari lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

Pemerintah getol memblokir jutaan situs judi online beberapa waktu terakhir. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif. Ini alasan Hadi Tjahjanto.