Jika PDI Perjuangan Gabung Pemerintahan Prabowo, Peneliti: Perburuk Kondisi Demokrasi

Senin, 23 September 2024 07:25 WIB

Ilustrasi Bendera PDI Perjuangan. ANTARA/Fiqih Arfani

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Herlambang Wiratraman, mengatakan bahwa kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan memperburuk kondisi demokrasi. Sebab, ketiadaan oposisi akan melanggengkan kebijakan dan politik hukum yang abusive.

Menurut Herlambang, demokrasi Indonesia sudah melemah sejak periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. “Sebelum upaya ke sana saja, sekarang kita sudah menyaksikan begitu terang-terangnya politik yang ditampilkan partai ini tidak ada yang mencegah kesewenang-wenangan,” kata Herlambang ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 22 September 2024.

Herlambang pun mencontohkan pengesahan RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden, dan RUU Keimigrasian yang disahkan secara kilat tanpa adanya partisipasi publik pada Kamis, 19 September 2024. “Warga negara ini berharap ada upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan, karena itu bagian yang sangat diperlukan hari-hari ini untuk menyehatkan kondisi demokrasi,”

Salah satu konsekuensi yang muncul dari ketiadaan oposisi, kata Herlambang, adalah langgengnya kebijakan dan politik hukum yang abusive. Sebab, penegakan hukum akan tersandera oleh kepentingan segelintir elit.

“Dan lagi-lagi, yang paling dikhawatirkan adalah sistematisnya pelanggaran HAM yang tidak pernah mendapatkan perlindungan atau pertanggungjawaban,” kata dia.

Advertising
Advertising

Herlambang pun menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, kebeberan pers, dan kesadaran politik dari kaum intelektual untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang akan datang. “Kita akan menyaksikan pewarisan generasi korupsi yang akan semakin panjang,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani, mengkonfirmasi adanya rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Puan mun menyatakan tidak menutup kemungkinan partainya bergabung ke pemerintahan Prabowo.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja," katanya usai membuka Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih, di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024.

Pilihan Editor: Pemerintahan Prabowo Bangun Koalisi Besar, Gerindra: Agar Suasana Politik Kondusif

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Berita terkait

Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik

11 menit lalu

Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut 4 Proyek Prabowo Jadi Bom Waktu, dari Ekspor Pasir Laut hingga Food Estate

22 menit lalu

Ekonom Sebut 4 Proyek Prabowo Jadi Bom Waktu, dari Ekspor Pasir Laut hingga Food Estate

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan Prabowo Subianto belajar dari kegagalan pemerintah Presiden Jokowi. Prabowo diminta melakukan perencanaan proyek dengan matang.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di BSI, Tol Solo - Yogyakarta Dilintasi 74.518 Kendaraan dalam Dua Hari

24 menit lalu

Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di BSI, Tol Solo - Yogyakarta Dilintasi 74.518 Kendaraan dalam Dua Hari

Lowongan kerja dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) atau BSI untuk posisi Officer Development Program (ODP).

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Smelter Tembaga di Sumbawa Barat: Manfaatnya untuk Rakyat NTB

25 menit lalu

Jokowi Resmikan Smelter Tembaga di Sumbawa Barat: Manfaatnya untuk Rakyat NTB

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan smelter ini menimbulkan multiplier effect sebanyak-banyaknya baik bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kabinet dari Presiden ke Presiden: Prabowo Pecahkan Rekor Terbesar?

47 menit lalu

Kabinet dari Presiden ke Presiden: Prabowo Pecahkan Rekor Terbesar?

Jumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo diperkirakan akan membengkak menjadi 44, namun bukan yang terbesar dalam sejarah Indonesia.

Baca Selengkapnya

Profil Budi Gunawan, Orang Dekat Megawati yang Disebut Akan Masuk Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Profil Budi Gunawan, Orang Dekat Megawati yang Disebut Akan Masuk Kabinet Prabowo

Prabowo disebut-sebut sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk PDIP. Salah satunya untuk Budi Gunawan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Atur Ulang Tata Kelola Candi Borobudur, Terapkan Manajemen Destinasi Tunggal

1 jam lalu

Jokowi Atur Ulang Tata Kelola Candi Borobudur, Terapkan Manajemen Destinasi Tunggal

Regulasi berlaku sejak diteken Presiden Jokowi pada 20 September 2024, untuk mengganti Keppres Nomor 1 Tahun 1992.

Baca Selengkapnya

Beroperasi Gratis Sejak Diresmikan Jokowi, Tol Solo - Yogyakarta Dilintasi 74.518 Kendaraan dalam Dua Hari

2 jam lalu

Beroperasi Gratis Sejak Diresmikan Jokowi, Tol Solo - Yogyakarta Dilintasi 74.518 Kendaraan dalam Dua Hari

Jokowi mengklaim Tol Solo - Yogyakarta bakal meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari Solo, Jawa Tengah, menuju Yogyakarta.

Baca Selengkapnya

Puji Prabowo di Pasuruan, Gus Ipul Tegaskan Tak Incar Jatah Menteri

2 jam lalu

Puji Prabowo di Pasuruan, Gus Ipul Tegaskan Tak Incar Jatah Menteri

Gus Ipul menegaskan tidak ada pembahasan soal jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Budi Gunawan Disebut akan Masuk Kabinet Prabowo untuk Jaga Hubungan dengan PDIP

2 jam lalu

Budi Gunawan Disebut akan Masuk Kabinet Prabowo untuk Jaga Hubungan dengan PDIP

Prabowo Subianto disebut-sebut sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk PDIP.

Baca Selengkapnya