TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyaring sejumlah nama dari partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengisi kabinet mendatang. Muzani mengatakan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang memutuskan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), menyerahkan penentuan jatah menteri di kabinet pemerintahan mendatang kepada Prabowo.

“Prinsipnya, PKB secara moral akan men-support dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin setelah menghadiri kegiatan Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Cak Imin menuturkan PKB sangat mendukung pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tetapi pihaknya tidak punya kewajiban ikut membahas jatah menteri. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan kabinetnya.

“Tapi, soal kabinet, soal pembicaraan secara moral, kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo,” tutur Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu.

Adapun Wakil Ketua Umum PKB Muhammad Hanif Dhakiri menyebutkan partainya sudah menyatakan ikut bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengenai usulan nama menteri, dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo karena itu hak prerogatifnya.

Saat ditanya apakah sudah ada permintaan nama calon menteri ke PKB, Hanif mengatakan sejauh ini belum ada permintaan usulan nama menteri yang diminta pihak koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Setahu saya belum (ada). Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih," tutur mantan Menteri Ketenagakerjaan ini.

Sebelumnya, beredar informasi sejumlah partai pendukung dalam koalisi KIM diminta menyerahkan nama kadernya untuk dipilih menjadi menteri pada kabinet kerja Prabowo-Gibran.

Untuk komposisi penyusunan kabinet, baik jumlah maupun nomenklatur kementerian, ditargetkan segera rampung lima hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024. Namun, dari informasi serta isu yang berkembang, jumlah kursi akan bertambah hingga mencapai 44 kementerian.

Selanjutnya, PKS tidak targetkan kursi menteri di kabinet Prabowo…

<!--more-->

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan partainya tidak menargetkan kursi menteri pada kabinet Prabowo. Partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu itu, kata dia, bersikap rileks dalam menanggapi hal itu. Bagi PKS, yang terpenting terus berperan untuk kepentingan bangsa.

“Yang penting kita bersama-sama membangun bangsa dan semoga keterlibatan PKS bisa lebih proaktif, dinamis, dan inovatif," kata Aboe di Jakarta, Jumat, 20 September 2024.

Aboe menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menunjuk menteri. PKS bukan merupakan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. PKS kala itu menjadi partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Koalisi Perubahan bersama PKB dan Nasdem. Namun belakangan PKS bergabung dengan KIM yang mengusung Prabowo-Gibran.

Sejauh ini, sejumlah partai politik menyatakan telah berkomunikasi dengan Prabowo. Namun Aboe mengatakan PKS masih dalam proses komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. “Pokoknya on progress, positif," kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Di samping itu, kata dia, tidak ada tawar-menawar dalam komunikasi tersebut. Kelak publik bisa mengetahui hasil dari komunikasi antara PKS dan Prabowo.

Pilihan editor: Kata Bamsoet Soal Wacana Pembentukan Kabinet Zaken di Pemerintahan Prabowo