Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Amirullah

Kamis, 12 September 2024 19:36 WIB

Kementerian Luar Negeri melaksanakan rapat kerja tentang anggaran infrastruktur diplomasi dan situasi terkini di Palestina dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pagu anggaran Kementerian Luar Negeri atau Kemlu sebesar Rp9.896.588.491.000. Keputusan ini disepakati dalam rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 September 2024.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sugiono menyebut, pagu tersebut belum termasuk kenaikan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN), sebagaimana telah diatur dalam Perpres No 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres No 65 Tahun 2019.

"Sebagai catatan, pagu anggaran Kemlu 2025 di atas belum mengakomodir kenaikan anggaran ADTLN," kata Sugiono.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Retno meminta agar DPR memasukkan usulan penambahan anggaran dari Kemlu untuk pagu akhir anggaran 2025. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres No 84 Tahun 2024. Retno mengatakan, ADTLN Kemlu belum pernah naik sejak 14 tahun terakhir.

"Ini adalah pertama kalinya presiden menyetujui ADTLN. Tetapi, uang yang harus dianggarkan itu belum masuk di dalam pagu akhir karena pagu akhir jumlahnya sama dengan pagu yang kami buat sebelum adanya keputusan bapak presiden," tutur Retno.

Advertising
Advertising

Sugiono pun mengatakan, akan memasukkan usulan penambahan anggaran tersebut. "Saya kira akan kami masukkan, dan prosesnya kita ikuti bersama," katanya.

Pagu anggaran 2025 akan diperuntukkan bagi program-program Kemlu. Pertama, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp7.758.191.822.000, dan untuk program penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional sebesar Rp15.018.468.000.

Kemudian, untuk program perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri serta pelayanan publik sebesar Rp288.216.336.000.

Sementara untuk program peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral dipatok sebesar Rp1.055.968.167.000. Terakhir, porsi untuk program diplomasi dan kerja sama internasional sebesar Rp779.193.698.000.

Pilihan Editor: Jokowi Minta TNI-Polri Ikut Kawal Transisi Pemerintahan Prabowo: Jangan Ada Riak-riak

Berita terkait

Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

27 menit lalu

Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

Abdullah Azwar Anas menyebut, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen serta strategis.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

1 jam lalu

DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

3 jam lalu

Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan naturalisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

8 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

19 jam lalu

Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.

Baca Selengkapnya

Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

19 jam lalu

Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

1 hari lalu

Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

Sunan Kalijaga, sangat menyayangkan bahwa dari pihak Binus School Simprug maupun pengacara terduga pelaku yang menyebut sebagai perkelahian.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

1 hari lalu

DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

Komisi III DPR sepakat untuk mengesahkan revisi UU MK Nomor 24 Tahun 2003 di periode berikutnya, karena keterbatasan waktu.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Resmikan Gedung Indonesia House Amsterdam, Promosikan RI di Eropa

1 hari lalu

Menlu Retno Resmikan Gedung Indonesia House Amsterdam, Promosikan RI di Eropa

Indonesia House Amsterdam akan menyediakan informasi lengkap tentang Indonesia di Eropa.

Baca Selengkapnya

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

1 hari lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya