TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo buka suara soal fenomena gerakan coblos tiga pasangan calon (paslon) di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024.

Di sela menghadiri forum bersama mahasiswa dalam tajuk ‘Anies Baswedan Kembali ke Jogja’ di Pendopo Wisma Kagama, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Anies mengatakan, semua adalah hak konstitusi dan patut dihargai dan dihormati.

"Sebenarnya semua adalah hak konstitusi, jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Senin, 9 September 2024.

Anies menilai, munculnya gerakan itu sebagai ungkapan publik atas dinamika politik yang terjadi menjelang Pilkada 2024.

"Itu adalah sebuah ungkapan rasa pikiran (masyarakat) atas kondisi yang sekarang terjadi," ujar Anies.

Karena itu, Anies mengajak berbagai pihak untuk menghormati hal tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Senada Anies, Ganjar mengatakan, gerakan coblos tiga paslon di Pilkada Jakarta merupakan respons masyarakat terhadap ketidakadilan.

“Selalu ada respons-respons masyarakat ketika sesuatu akan dirasa tidak adil buat mereka. Kecerdasan masyarakat muncul,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu saat ditemui di Gedung MPR, Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, masyarakat Jakarta agak berbeda menyikapi politik dengan daerah lain. Sebab, kata dia, ekonomi masyarakat Jakarta lebih bagus dan mereka terdidik. Sehingga, kata dia, masyarakat Jakarta punya otoritas untuk menentukan.

“Maka kandidat yang ada hari ini, rasanya dia akan tertantang nanti untuk mengejar mereka memilih dan kemudian menentukan mana yang menurut mereka paling baik,” katanya.

Ganjar mengatakan, sebelumnya PDIP memang tidak bisa mengusung calon gubernur Jakarta. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi menentukan arah angin untuk PDIP.

“Begitu ada Putusan MK, kemudian bergairah, masyarakat bergairah. Maka mereka merasakan rasa keadilan dan rasa politik dalam Pilkada ini,” ujarnya.

<!--more-->

Sebelumnya, muncul gerakan media sosial 'Anak Abah Tusuk 3 Paslon' di tengah persaingan tiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan gerakan ini muncul karena terjadi praktik memborong tiket partai politik dan mengakibatkan keterputusan aspirasi pencalonan pada Pilkada 2024.

“Pada 2024, ditemukan karakter yang lebih khas dibandingkan 2015 sampai 2020 di mana sentralisasi pencalonan dan hegemoni pengurus pusat parpol melalui rekomendasi dari dewan pengurus pusat (DPP) yang wajib itu membuat banyak ketidakpuasan di sejumlah daerah akibat adanya keterputusan aspirasi pencalonan,” kata Titi dalam diskusi webinar yang digelar The Constitutional Democracy Iniative atau CONSID, Ahad, 8 September 2024.

Dia mengatakan, keterputusan aspirasi tersebut salah satunya tercermin dalam Pilkada Jakarta.

“Di Jakarta ada Anies Baswedan dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Kok yang dicalonkan lain? Apalagi diimpor dari gubernur provinsi sebelah. Nah, itu yang menjadi problem,” katanya.

Menurut Titi, akibat keterputusan aspirasi pencalonan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini, lanjut Titi, menimbulkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya gerakan mencoblos semua kandidat paslon.

EKA YUDHA SAPUTRA | PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Ganjar Pranowo Sebut Gerakan Coblos 3 Paslon Pilkada Jakarta Imbas Ada Ketidakadilan