Perang Bintang di Pilgub Jateng: Sederet Purnawirawan Jenderal TNI dan Polri di Tim Pemenangan Ahmad Luthfi

Senin, 9 September 2024 15:45 WIB

Anto Mukti Putranto. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet nama purnawirawan jenderal mantan petinggi TNI dan Polri menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, di pemilihan gubernur atau Pilgub Jateng 2024.

Mereka yakni Letjen TNI (Purn) AM Putranto, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman, hingga mantan Wakapolri Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto.

AM Putranto, yang juga merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) ditunjuk menjadi ketua tim. Penunjukan itu disebut langsung dititahkan oleh presiden terpilih di Pilpres 2024 itu.

“Saya ditugasi Pak Prabowo untuk membantu memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen,” kata Putranto saat deklarasi pembentukan tim pemenangan di Semarang pada Sabtu, 7 September 2024.

Lantas seperti apakah sosok para purnawirawan jenderal mantan petinggi TNI dan Polri di tim pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dalam Pilgub Jateng 2024 ini

Advertising
Advertising

1. Letjen TNI (Purn) AM Putranto

Letjen TNI (Purn) AM Putranto adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 yang berpengalaman dalam korps tempur Infanteri TNI AD. Dia lahir di Jember, Jawa Timur pada 26 Februari 1964. Pangkat pertama militernya adalah Letnan Dua Infanteri. Sedangkan pangkat terakhirnya yaitu Letnan Jenderal (Letjen) TNI dengan jabatan Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI AD.

Sejak tamat dari Akmil, pemilik nama lengkap Anto Mukti Putranto ini ditugaskan dalam operasi-operasi militer, baik di dalam negeri maupun kancah internasional. Dia sempat menjadi bagian dari Satuan Tugas Batalyon Mekanis Kontingen (Satgas Yonmek Konga) XXIII-B/UNIFIL di Lebanon Selatan pada 2007 dan Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia-Papua Nugini pada 2000.

Pada Maret lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk AM Putranto sebagai Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Senin, 18 Maret 2024. Putranto menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) holding BUMN industri pertahanan DEFEND ID.

2. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 16 November 1965 silam itu menjabat Wakil Gubernur Akmil pada 2015 hingga 2016. Dari sana, peningkatan jabatannya terus berjalan lancar. Ia naik menjadi Staf Khusus KASAD selama setahun, kemudian Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KASAD setelahnya.

Setelah itu, Dudung langsung diangkat menjadi Gubernur Akmil pada 2018. Posisi ini ia jabat selama dua tahun. Hingga pada Agustus 2020 lalu, Dudung dilantik menjadi Pangdam Jaya oleh KASAD Jenderal Andika Perkasa. Kemudian pada Juni 2021, Dudung diangkat menjadi Pangkostrad. Dia dilantik sebagai KASAD pada 17 November 2021 dan menjabat hingga 25 Oktober 2023.

3. Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo

Letnan Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, lahir 5 Agustus 1949), adalah seorang politikus Indonesia dan mantan perwira tinggi militer, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dari 2008 hingga 2013.

Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang perwira di TNI, naik pangkat menjadi letnan jenderal dan terus memegang komando Kodam Jaya.

Karier militernya diawali setelah lulus dari AKABRI Darat Magelang pada 1972. Karier Bibit di bidang militer secara berjenjang diawali sebagai Komandan Peleton Tempur Kodam II/Bukit Barisan (1973) dengan pangkat Letnan Dua.

Sejak saat itu kariernya terus menanjak serta diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma (1986 – 1988) yang berhasil dengan sukses melakukan tugas operasi di Timor Timur.

Puncak kariernya di milite adalah ketika menjabat Panglima Kostrad periode 3 Juli 2002 sampai dengan 3 November 2004.

Sebelum jadi gubernur, dia pernah menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Utusan Daerah Lampung (1997–1998).

4. Jenderal (Purn) Sutarman

Sutarman adalah Kapolri periode 2013-2015. Dia lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 5 Oktober 1957. Sebelum menjadi Kapolri, Sutarman adalah Kepala Badan Reserse Kriminal pengganti Ito Sumardi, yang pensiun pada Juni 2011.

Kariernya di Kepolisian dimulai pada 1982, sebagai Kepala Staf Lalu Lintas Kepolisian Resor Bandung. Tak lama di situ, Sutarman naik menjadi Kepala Kepolisian Sektor Dayeuh, Bandung.

Karier lulusan Akpol 1981 ini melejit setelah menjadi ajudan Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2000. Memikul pangkat perwira menengah di pundaknya, pada 2004 Sutarman dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya.

Kemudian berturut-turut ia menjadi Kapolda Kepulauan Riau, Kepala Sekolah Calon Perwira, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, sampai akhirnya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sejak 6 Juli 2011.

Ia menjadi calon tunggal Kapolri setelah diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR-RI pada Jumat, tanggal 27 September 2013. Pada 16 Januari 2015, Sutarman diberhentikan secara terhormat dan digantikan oleh Plt. Badrodin Haiti.

5. Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto

Ari Dono Sukmanto lahir di Bogor, Jawa Barat, 23 Desember 1961. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Bareskrim Polri pada Maret 2016 dan Kepala Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri pada 2011.

Pada 2014, lulusan Akademi Kepolisian 1985 ini ditunjuk menjadi Staf Ahli Manjemen Polri. Ari Dono juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada 2013-2014.

Lebih lanjut, dalam perjalanan kariernya, Ari Dono pernah menangani beberapa kasus besar di Indonesia, salah satunya kasus Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjadi tersangka perkara penistaan agama, saat itu Ari Dono menjadi Kabareskrim.

Ari Dono menetapkan status tersangka pada Ahok setelah mayoritas peyidik berpendapat perkera tersebut harus diselesaikan di meja hijau. “Meski hasilnya tidak bulat, tapi didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di pengadilan,” kata Ari Dono pada November 2016 kepada Tempo.

Selain itu, ia juga menangani kasus penyerangan air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan pada 2017.

Ari Dono Sukmanto merupakan Kapolri yang menjabat paling singkat dalam sejarah kepolisian Indonesia. Dia menjabat antara 23 Oktober 2019 hingga 1 November 2019 alias 1 pekan 2 hari.

Saat itu, Ari Dono yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri naik menjadi Kapolri sebagai pelaksana tugas. Dia menggantikan Tito Karnavian, sampai ditetapkannya Kapolri baru.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | SAPTO YUNUS | EKO ARI WIBOWO | NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | TAUFIQ SIDDIQ | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Letjen TNI Purn. AM Putranto Ketua Pemenangabn Ahmad Luthfi Rival Eks Panglima TNI Andika Perkasa di Pilgub Jateng 2024

Berita terkait

Mantan Bupati Bogor Iwan Setiawan Jadi Ketua Badan Pemenangan Rudy-Jaro Ade

47 menit lalu

Mantan Bupati Bogor Iwan Setiawan Jadi Ketua Badan Pemenangan Rudy-Jaro Ade

Mantan Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, mayoritas susunan badan pemenangan yang telah disahkan didominasi dari kalangan partai politik.

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Jubir Tegaskan Kaesang Nebeng Teman yang Pergi ke Amerika, TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM

3 jam lalu

Top 3 Hukum: Jubir Tegaskan Kaesang Nebeng Teman yang Pergi ke Amerika, TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM

Kuasa Hukum Kaesang Pangarep, Nasrullah menjelaskan ada 4 penumpang lain dari pihak pemilik pesawat jet pribadi itu.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

12 jam lalu

Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

Bawaslu juga mengawasi proses rekrutmen KPPS untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus

14 jam lalu

Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus

Dari total 1.227 kasus yang diterima Komnas HAM, sebanyak 350 di antaranya melibatkan Polri.

Baca Selengkapnya

KPU Solo Tetapkan DPT Pilkada 2024, Nama Gibran Masih Tercantum di TPS 18 Manahan

18 jam lalu

KPU Solo Tetapkan DPT Pilkada 2024, Nama Gibran Masih Tercantum di TPS 18 Manahan

KPU Kota Solo menggelar rapat pleno terbuka penetapan DPT Pilkada 2024, Nama Gibran Rakabuming Raka masih tercantum dalam DPT tersebut.

Baca Selengkapnya

PDIP Gelar Pelatihan Juru Kampanye Se-Indonesia untuk Pilkada 2024

19 jam lalu

PDIP Gelar Pelatihan Juru Kampanye Se-Indonesia untuk Pilkada 2024

PDIP menyinkronkan strategi kampanye 121 calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024

Baca Selengkapnya

Bawaslu Telah Berikan Saran Perbaikan ke KPU Provinsi soal Pendaftaran Paslon Dipersulit

19 jam lalu

Bawaslu Telah Berikan Saran Perbaikan ke KPU Provinsi soal Pendaftaran Paslon Dipersulit

Bawaslu mengatakan pihaknya telah memberikan saran perbaikan secara lisan soal adanya temuan pendaftaran paslon dipersulit

Baca Selengkapnya

TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM di Balik Rencana Pembebasan Pilot Susi Air

21 jam lalu

TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM di Balik Rencana Pembebasan Pilot Susi Air

TNI meminta TPNPB-OPM untuk tidak memanfaatkan rencana pembebasan pilot Susi Air sebagai ajang mencari simpati.

Baca Selengkapnya

Visi Misi Dharma Pongrekun-Kun Wardana: Jadikan Jakarta Kontributor Utama Perekonomian Indonesia, Tawarkan 56 Program

1 hari lalu

Visi Misi Dharma Pongrekun-Kun Wardana: Jadikan Jakarta Kontributor Utama Perekonomian Indonesia, Tawarkan 56 Program

Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah merilis visi-misi dan program kerja apabila terpilih sebagai gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

1 hari lalu

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

Bawaslu menilai saat ini posisi ASN berada dalam sistem yang terkoneksi dengan kepentingan politik.

Baca Selengkapnya