TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawaid merespons penundaan Muktamar PKB tandingan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

Jazilul menyatakan bahwa partainya telah bersepakat untuk dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia juga menyebut PKB menolak muktamar tandingan yang direncanakan oleh kubu kontra Cak Imin itu.

"PKB hanya satu, tidak ada yang lain. PKB solid dalam satu barisan yang dipimpin Ketum Gus Muhaimin," kata Jazilul dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi Whatsapp pada Senin, 2 September 2024.

Adapun Muktamar ke-6 PKB telah digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muhaimin Iskandar terpilih kembali sebagai ketua umum, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai ketua dewan syura PKB. Kelompok Fungsionaris PKB menyatakan penolakan terhadap forum itu dan memilih untuk menggelar muktamar tandingan.

Fungsionaris DPP PKB yang ingin menggelar muktamar tandingan itu dipimpin oleh Syaikhul Islam selaku ketua DPP, Unais Ali Hisyam sebagai Ketua Dewan Syura, dan Malik Haramain yang bertugas sebagai sekretaris. Koordinator kelompok Fungsionaris DPP PKB Muhamad Lukman Edy menyatakan kubunya menunda muktamar ulang di Jakarta pada 2-3 September 2024.

Lebih lanjut, Jazilul mengklaim bahwa kepengurusan PKB di bawah Cak Imin telah memiliki legalitas, termasuk pengakuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Sudah mendapatkan pengesahan dari Menkumham RI serta dicatat dalam lembaran negara," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu juga menegaskan akan membubarkan muktamar tandingan yang direncanakan oleh kubu kontra Cak Imin. Dia menilai muktamar tandingan tersebut melanggar hukum.

"Siapa pun dan kapan pun ada yang mengganggu keabsahan dan kedaulatan PKB pasti akan kami bubarkan," tuturnya.

Tak sampai di situ, Jazilul turut menyoroti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang disinyalir menjadi motor muktamar tandingan. Dia menyebut jika ada keterlibatan PBNU dalam gerakan itu, maka warga NU boleh menganulir perintah tersebut.

"Kalau ternyata benar PBNU ikut cawe cawe serta menjadi sumber fitnah dan adu domba, maka PBNU yang ada secara moral sudah batal untuk diikuti dan ditaati," ucapnya.

Jazilul juga mengibaratkan polemik muktamar tandingan beserta keterkaitan PBNU seperti salat. "Bila ada imam salat sudah terbukti kentut, apalagi dengan suara nyaring, maka shalatnya batal dan posisi imamnya sudah gugur," katanya.

Sebelumnya, Koordinator kelompok Fungsionaris PKB Muhamad Lukman Edy menyatakan kubunya menunda muktamar ulang di Jakarta pada 2-3 September 2024. Dia menyebut langkah itu dilakukan usai Fungsionaris PKB bertemu dengan PBNU.

"Ditunda," kata Lukman dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Ahad, 1 September 2024.

Lukman mengklaim Fungsionaris DPP PKB telah bertemu dengan pimpinan PBNU untuk membahas soal muktamar tandingan itu, namun dia enggan menyebut dengan tegas siapa saja sosok yang dia temui. "Lengkap," ujarnya.

Dalam keterangan resminya, Lukman menyatakan bahwa Fungsionaris DPP PKB telah menyerahkan sejumlah dokumen penting ihwal muktamar ulang itu.

"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," tutur Lukman.

Mantan sekretaris jenderal PKB itu menerangkan bahwa jadwal muktamar tandingan akan menunggu arahan PBNU. "Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU," ucapnya.