TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim mendengar rekaman video yang disebutnya berisi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum. Rekaman diduga suara Jokowi itu Hasto tunjukkan kepada awak media, seusai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.

"Tadi beredar video kan, bagaimana Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke Ketua KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri," ujar Hasto Kristiyanto, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Dalam rekaman yang diputar oleh Hasto kepada awak media, terdengar ucapan Jokowi, seperti berikut: "Kalau masih ada yang main-main, .... Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikkan saja, 'Di sana ada yang main-main'. Cuma masa saya mau intip sendiri kan enggak mungkin."

Menurut dia, rekaman pernyataan Jokowi itu telah beredar. Namun, dia tidak menyebutkan secara detail sumber video yang diterima tersebut.

Terhadap rekaman video tersebut, Hasto meminta kepada kepala negara itu untuk mengklarifikasi pernyataannya. Sebab, kata Hasto, apabila pernyataan Jokowi yang ingin menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, hal ini dapat membahayakan demokrasi dan penegakan hukum.

Dia menilai, pernyataan Jokowi itu kurang bijak disampaikan oleh seorang presiden. Sebab, ujarnya, setiap orang berhak untuk bebas dan berekspresi, sehingga tidak boleh diintimidasi.

Di kesempatan lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para penguasa agar tidak memakai hukum sebagai alat kekuasaan. Hal itu dia sampaikan saat memberikan amanat di Upacara Bendera Merah Putih Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Lapangan Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

"Hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa," kata Megawati, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Sumber video dan isi pidato

Berdasarkan arsip pemberitaan Tempo, pernyataan Jokowi itu pernah disampaikan kepala negara saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019.

Dalam sambutannya itu, Jokowi mengingatkan para pemimpin daerah agar tidak macam-macam dalam menjalankan program Cipta Lapangan Kerja yang dicanangkan pemerintah pusat. Ketika itu, Jokowi berujar telah memahami berbagai modus yang digunakan para pimpinan daerah, mulai dari kepala daerah, hingga pejabat penegak hukum.

"Cipta Lapangan Kerja agenda besar bangsa kita. Jangan ada yang bermain-main, saya sudah wanti-wanti betul. Kalau ada yang main-main, akan saya gigit sendiri," kata Jokowi, pada Rabu, 13 November 2019.

Berikut isi pidato tersebut:

"Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kembali lagi, perlu saya sampaikan bahwa kecepatan kita dalam bekerja, kecepatan kita dalam melayani ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa. Dan saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah, silakan digigit tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita.

Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang pekerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang pekerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka, pada kesempatan yang baik ini. Yang pekerjaannya memeras para pelaku usaha, saya mendengar itu banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan, entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, ini ada ini, di kejari ini, di kejati ini, di polda ini, di polres ini. Tolong cek, langsung copot, pecat! Begitu saja, sudah. Itu setop kayak begitu, harus setop, jangan diterus-teruskan. Kepada Pangdam, Danrem, Dandim, seluruh jajaran TNI, kebesaran TNI harus dipergunakan untuk menjaga pertahanan, keamanan, persatuan. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi-kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri.

Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita. Meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau ada yang masih bermain-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri, sudah. Lima tahun kemarin, saya detailkan lagi, ini apa ini, ini kok enggak jalan, apa? Ini kok enggak jalan, apa? Oh di sini, saya sudah mulai mengerti. Oh, di sini. Sudah mulai mengerti. Oh, di sini. Saya sudah mulai mengerti, oh, di sini. Saya sudah mulai mengerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang menggigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisiki saja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau menggigit sendiri kan, enggak mungkin."

Istana pun telah membantah soal tudingan Hasto yang menyebut Jokowi menggunakan penegak hukum untuk melakukan intimidasi. "Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada Tempo, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Ari juga membenarkan rekaman video yang diputar Hasto merupakan potongan sambutan Jokowi pada Pembukaan Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkompinda pada 2019. Ia mengatakan, rekaman video pidato kepala negara itu dipotong dan ditampilkan tidak utuh, sehingga bisa menimbulkan asumsi serta persepsi yang tak tepat.

Adapun konteks pernyataan Jokowi dalam acara lima tahun lalu itu, kata Ari, agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan. Antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor serta impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa juga negara.

"Bahkan dalam sambutan tersebut, presiden juga mengingatkan aparat penegak agar tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," kata Ari.

Pilihan Editor:Jokowi Minta Maaf, Amnesty International Indonesia: Pidato Kosong

Catatan koreksi: Berita ini mengalami perubahan pada Ahad, 18 Agustus 2024 pada 06.46 untuk menambahkan tanggapan Istana dan melengkapi isi rekaman suara Jokowi.