Megawati Minta Penguasa Tak Gunakan Hukum Jadi Alat Kekuasaan

Sabtu, 17 Agustus 2024 10:49 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memimpin Upacara Bendera Peringatan HUT ke-79 RI di Lapangan Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Megawati memilih upacara bersama kader dan satgas partainya. Tempo/Novali Panji

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan para penguasa agar tidak memakai hukum sebagai alat kekuasaan. Hal itu dia sampaikan saat memberikan amanat di Upacara Bendera Merah Putih Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Lapangan Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

"Hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa," kata Megawati, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Putri presiden pertama Soekarno itu menyoroti ihwal subtansi proklamasi. Menurut dia, proklamasi itu telah menggelorakan jiwa merdeka bagi rakyat.

Dia mengungkapkan, jiwa merdeka itu menjadikan rakyat Indonesia tidak mengenali rasa takut ketika berhadapan dengan para penjajah. "Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat berani melawan berbagai bentuk penindasan, baik penindasan politik, ekonomi, maupun penindasan menggunakan hukum," ujarnya.

Pemimpin partai banteng itu juga menyoroti soal perjuangan kemerdekaan para pahlawan bangsa kala itu. Dia mengatakan, peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun ini tak berarti banyak apabila rakyat justru telah melupakan pengorbanan para pahlawan pendahulu.

Advertising
Advertising

"Kemerdekaan itu dibuat, diminta dengan darah dan air mata. Bukan dengan menadah tangan," ucap Megawati.

Megawati kerap mengkritik sejumlah kebijakan Istana sebagai oposisi dari penguasa. Publik membaca ketegangan Megawati dan Jokowi imbas Pilpres 2024.

Majalah Tempo pernah mewartakan dalam laporan utama ‘Konflik Terbuka Jokowi - Mega’ pada Senin, 5 Agustus 2024 soal ketegangan antara Jokowi dan Megawati yang memuncak. Kasus hukum yang diduga digunakan oleh Istana terhadap kader PDIP hingga persaingan di Pilkada menjadi babak baru persaingan Jokowi dan Megawati.

Pilihan Editor:Jokowi Minta Maaf, Amnesty International Indonesia: Pidato Kosong

Berita terkait

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

1 jam lalu

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

2 jam lalu

Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Ketua FPI Muhammad bin Husein Alatas menyinggung soal peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

4 jam lalu

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

Sehari usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Jokowi bertemu dengan paslon Pilkada Solo Respati Ardi-Astrid Widayani.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

5 jam lalu

Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

Jokowi mengatakan setiap paslon memiliki visi-misi yang sesuai dengan keinginan mereka.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

12 jam lalu

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.

Baca Selengkapnya

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

13 jam lalu

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,8 persen atau unggul 0,7 persen dari rivalnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Baca Selengkapnya

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

13 jam lalu

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

13 jam lalu

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Politikus Golkar Dave Laksono mengklaim dukungan KIM plus untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta tetap solid.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

13 jam lalu

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

15 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya