Pemikiran Proklamator Bung Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan dan Demokrasi Kerakyatan

Jumat, 16 Agustus 2024 06:45 WIB

Bung Hatta atau Mohammad Hatta. Wikipedia

TEMPO.CO, Jakarta - Semasa hidupnya, Mohammad Hatta atau Bung Hatta banyak memberikan pemikiran dan gagasan mengenai berbagai hal yang dituangkan melalui pidato dan bukunya. Ekonomi Kerakyatan dan Demokrasi Kerakyatan adalah contoh dari pemikiran terkenal proklamator Mohammad Hatta yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980.

Ekonomi Kerakyatan

Dikutip dari ui.ac.id, konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara.

Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi “jalan tengah” yang digagas Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme yang berkembang saat itu. Konsep ini diejawantahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penempatan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Kegagalan konsep ekonomi kerakyatan ini justru lahir dari perubahan regulasi yang memudarkan semangat egaliter koperasi.

Menurut jurnal.iainlangsa.ac.id, ekonomi kerakyatan yang dimaksud Bung Hatta adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuanbersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda.

Advertising
Advertising

Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945. Koperasi meletakkan usaha bersama membuat seseorang belajar mengenal diri sendiri, melaksanakan selfhelp solidaritas, setia kawan dan tolong-menolong.

Demokrasi Kerakyatan

Dikutip dari satneg.go.id, Mohammad Hatta, demokrasi kerakyatan berarti kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara.

Dalam gagasannya ini, Mohammad Hatta mengemukakan dua asumsi. Pertama, bahwa rakyat tidak hanya berdaulat tetapi juga bertanggung jawab atas kedaulatan yang dipegangnya. Kedua, tidak mungkin rakyat yang berdaulat kehilangan kedaulatannya

Dikutip dari Jurnal Civicus, Bung Hatta merasa bahwa demokrasi di dunia barat mengalami kepincangan dan juga tidak sesuai dengan ide demokrasi yang bangsa Indonesia anut. Ia sering kali bicara mengenai demokrasi baik dalam bentuk tulisan yang kemudian ia rangkum menjadi buku Demokrasi Kita yang ditulisnya pada tahun 1966.

Menurut Mohammad Hatta, pada dasarnya kedaulatan atau demokrasi ialah pergeseran dan penggantian kedulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi adalah “suatu bentuk pemerintah daripada suatu kolektivitet yang melakukan pemerintahan sendiri”.


Pilihan Editor: 10 Rangkaian Kata Mutiara Bung Hatta: Perjuangan Berat Melawan Bangsa Sendiri

Berita terkait

7 Orang Tewas Akibat Dermaga Ambruk di Pulau Hatta, Ini Kisah Pulau dengan Nama Sang Proklamator

3 hari lalu

7 Orang Tewas Akibat Dermaga Ambruk di Pulau Hatta, Ini Kisah Pulau dengan Nama Sang Proklamator

Tim SAR gabungan telah mengevakuasi korban akibat ambruknya konstruksi beton di Pulau Hatta. Di manakah Pulau Hatta, nama serupa proklamator?

Baca Selengkapnya

Petani-Nelayan Dapat Ajukan Kredit setelah Pemutihan Utang, Kemenkop Usul Lewat Koperasi

5 hari lalu

Petani-Nelayan Dapat Ajukan Kredit setelah Pemutihan Utang, Kemenkop Usul Lewat Koperasi

Petani, nelayan, dan UMKM dapat kembali mengakses pembiayaan setelah pengampunan utang.

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Ini Penjelasannya

13 hari lalu

Apa Saja Tugas Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Ini Penjelasannya

Sudah bertugas setelah dilantik menjadi wakil presiden, ini rincian tugas Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Demokrasi Santun ala Prabowo Subianto Lahirkan Pemerintahan Otoriter

13 hari lalu

Demokrasi Santun ala Prabowo Subianto Lahirkan Pemerintahan Otoriter

Pidato Presiden Prabowo Subianto soal demokrasi santun dikritik. Demokrasi model ini akan memunculkan praktik pemerintahan otoriter.

Baca Selengkapnya

Menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Ingin Koperasi jadi Lokomotif Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

14 hari lalu

Menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Ingin Koperasi jadi Lokomotif Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Setelah menjabat Menkominfo di era pemerintahan Jokowi, kini Budi Arie menjabat Menteri Koperasi di pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pidato Perdana Singgung Soal Demokrasi, Prabowo: Semua Pihak Tak Boleh Saling Menghasut

15 hari lalu

Pidato Perdana Singgung Soal Demokrasi, Prabowo: Semua Pihak Tak Boleh Saling Menghasut

Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kekhasan demokrasi yang harus diterapkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Teten: Ada Satgas untuk Mengawal Pemecahan Kemenkop UKM

17 hari lalu

Teten: Ada Satgas untuk Mengawal Pemecahan Kemenkop UKM

Menkop UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawal pemecahan Kemenkop UKM.

Baca Selengkapnya

Profil Budi Arie Setiadi yang Disebut-sebut Bakal jadi Menteri Koperasi di Kabinet Prabowo

17 hari lalu

Profil Budi Arie Setiadi yang Disebut-sebut Bakal jadi Menteri Koperasi di Kabinet Prabowo

Berikut adalah profil Budi Arie Setiadi yang diisukan akan menjabat sebagai Menteri Koperasi di era presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Kemenkop UKM Bakal Dipisah, Ini Tanggapan Teten Masduki

17 hari lalu

Kemenkop UKM Bakal Dipisah, Ini Tanggapan Teten Masduki

Menteri Kemenkop UKM, Teten Masduki, memberikan tanggapan terkait lembaganya akan dilakukan pemisahan menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Baca Selengkapnya

Budi Arie dan Maman Abdurrahman Temui Teten di Kemenkop, Bahas Rencana Kerja jelang Transisi Pemerintahan

17 hari lalu

Budi Arie dan Maman Abdurrahman Temui Teten di Kemenkop, Bahas Rencana Kerja jelang Transisi Pemerintahan

Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman pada hari ini menemui Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki.

Baca Selengkapnya