Agus Gumiwang Tak akan Nyalon Ketum Golkar di Munas, Bahlil Calon Tunggal?

Reporter

Magang KJI

Editor

Devy Ernis

Rabu, 14 Agustus 2024 06:13 WIB

Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang santer menggantikan posisi Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar. Namanya masuk ke dalam bursa Ketum Golkar, setelah terjadinya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dirinya tidak akan maju dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) 20 Agustus 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat wartawan bertanya pada dirinya di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, 13 Agustus 2024. “Saya tidak maju,” ujar Agus Gumiwang.

Saat ditanya apa alasanya tidak maju dalam pencalonan ketua umum Golkar, Agus Gumiwang enggan membeberkannya. Ia hanya mengatakan, “...itu kan alasan pribadi.” Ia malah memastikan tidak ada yang menekan dirinya agar tidak maju dalam pencalonan ketua umum Golkar. “Tidak ada tekanan, mana yang bisa menekan Golkar, mana bisa Golkar ditekan-tekan,” tutur Agus Gumiwang.

Pasca pengunduran diri Airlangga Hartato sebagai ketua umum pada Sabtu lalu, nama Bahlil Lahadalia santer disebut-sebut sebagai pengganti Airlangga. Bahlil ditengarai telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi membantah cawe-cawe dalam urusan internal Golkar.

Nama Bahlil disebut sudah disetujui 34 dari 38 DPD I Golkar untuk menjadi ketua umum. "Insya Allah," ujar Agus. Saat ditanya apakah Bahlil merupakan calon tunggal Ketum Golkar, Agus enggan merespons karena belum tahu siapa-siapa saja yang akan maju."Ya nggak tahu ya, kan belum ada yang menyatakan secara resmi maju sebagai ketua umum,” tutur Agus Gumiwang.

Sebagai Plt ketua umum Golkar yang akan memimpin jalannya Munas, Agus Gumiwang mengatakan akan memberikan hak kepada DPD Golkar di setiap Provinsi untuk memilih ketua umumnya. Lebih lanjut, Agus Gumiwang menyampaikan salah satu syarat pencalonan ketua umum Golkar yakni mendapatkan 30 persen dukungan dari daerah.

Advertising
Advertising

“Kita lihat dulu siapa yang secara terbuka menyatakan siap untuk maju. Kita lihat juga bagaimana daerah-daerah, seperti apa,” ujar Agus Gumiwang.

Dalam penentuan ketua umum pengganti Airlangga, Agus Gumiwang menampik jika Munas tersebut dilakukan secara tergesa-gesa. Agus Gumiwang menjelaskan Munas dilakukan secara segera untuk menghadapi agenda-agenda kenegaraan. "Dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif," ujar Agus Gumiwang.

Ketua umum yang sah secara definitif, kata dia, dibutuhkan untuk pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 27-29 Agustus 2024.

Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan terdapat sejumlah provinsi dan kabupaten kota yang belum ditentukan pencalonannya dalam Pilkada 2024.

"Kami masih ada sisa sekitar 12 provinsi dan 150-an kabupaten/kota yang belum diputuskan. Tentu ini menjadi dorongan agar proses pengalihan kepemimpinan Pak Airlangga pasca-mundur itu harus cepat," ujar Doli di lokasi yang sama.

MAULANI MULIANINGSIH

Pilihan Editor: Plt Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Sebut Rapimnas dan Munas Digelar 20 Agustus

Berita terkait

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

1 hari lalu

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

Sejauh mana langkah Pansus Haji menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji?

Baca Selengkapnya

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

1 hari lalu

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

Dalam waktu berdekatan terjadi dua munaslub, yaitu Munaslub Kadin dan Munaslub Golkar. Anindya Bakrie dan Bahlil geser ketua sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

2 hari lalu

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub yang menggeser Arsjad Rasjid. Apa saja bisnis-bisnisnya?

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

3 hari lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

5 hari lalu

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

Ahmad Riza Patria dipastikan oleh Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana profilnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

5 hari lalu

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

5 hari lalu

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

Legislator Golkar Dave Laksono yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik untuk menjadi Menlu.

Baca Selengkapnya

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

6 hari lalu

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

6 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

6 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya