Airlangga Hartarto Mundur, DPP Partai Golkar Segera Tunjuk Pelaksana Tugas

Minggu, 11 Agustus 2024 22:02 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid, Wakil Ketua Umum Golkar bidang Hukum, Adies Kadir di di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Ahad, 11 Agustus 2024. Mereka merespons pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Tempo/Aisyah Amira Wakang.

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Umum Golkar bidang Hukum Adies Kadir mengatakan, surat pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai akan dibahas di rapat pleno. Dia mengungkapkan, surat tersebut sudah diterima oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar tapi belum diproses. "Secara yuridis, kami masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno sehubungan dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto," ujar Adies di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Adies menyebut surat tersebut segera diproses dalam satu hingga dua hari ini agar kegiatan Partai Golkar bisa berjalan dengan baik mengingat perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak segera dimulai. Ia memastikan tugas atau kegiatan partai tidak akan terhambat. Sebab, secara otomatis wakil ketua akan menjalankan bidangnya masing-masing.

Dalam rapat pleno, Golkar akan menunjuk pelaksana tugas yang akan menggantikan posisi sementara ketua umum. Adies menyebut sesuai peraturan organisasi, seluruh wakil ketua umum Golkar berpeluang untuk menjadi Pelaksana Tugas atau Plt. Namun, ia tidak menyebut siapa pemimpin rapat pleno nanti. "Secara konstitusi mestinya Plt bisa mengawal sampai dengan proses musyawarah nasional (munas), tinggal melihat dinamika Partai Golkar dalam rapat pleno tersebut," kata dia.

Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Keputusan itu berdasarkan berbagai pertimbangan. Salah satunya untuk menjaga keutuhan partai.

Airlangga berpesan Golkar dapat terus mengawal demokrasi, sebab bagi dia, partai politik adalah pilar demokrasi di Indonesia. "Kita harus memastikan demokrasi terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya," ucapnya melalui video yang diterima Tempo pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Advertising
Advertising

Airlangga mengatakan keputusan mengundurkan diri guna memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Airlangga adalah Ketua DPP Golkar periode 2009-2015. Pada 2017, dia terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar hingga 2024. Sesuai dengan jadwal, proses pergantian ketua umum partai beringin itu seharusnya dilakukan lewat pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar, yang berlangsung pada Desember 2024 mendatang. Namun, ia menyatakan pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu malam, 10 Agustus 2024.

Pilihan Editor:

Respons Mundurnya Airlangga Hartarto, PAN: Kami Tetap Bersahabat, Berkawan dengan Golkar

Berita terkait

Golkar Dapat 3 Kursi Ketua Komisi dan 17 Wakil Ketua AKD di DPR

2 jam lalu

Golkar Dapat 3 Kursi Ketua Komisi dan 17 Wakil Ketua AKD di DPR

Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan kader yang akan menempatkan posisi ketua komisi akan diumumkan sehari sebelum penetapan.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Mulai Berkantor di Kemnaker Hari Ini

3 hari lalu

Airlangga Hartarto Mulai Berkantor di Kemnaker Hari Ini

Airlangga Hartarto, mulai berkantor di kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Terima Kasih ke Jokowi: Dilantik 3 Kali, Kemudian jadi Warna Kuning

7 hari lalu

Bahlil Terima Kasih ke Jokowi: Dilantik 3 Kali, Kemudian jadi Warna Kuning

Bahlil mengatakan bahwa ia dilantik tiga kali sebagai pejabat selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Jabatannya, kata dia bertahap taklangsung menteri.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Minta Presiden AIIB Dukung Proyek Kereta Cepat hingga Giant Sea Wall

8 hari lalu

Airlangga Hartarto Minta Presiden AIIB Dukung Proyek Kereta Cepat hingga Giant Sea Wall

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta dukungan tambahan dari Asian Infrastructure and Investment Bank untuk beberapa proyek infrastruktur Indonesia

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

12 hari lalu

Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hampir 53 ribu orang terdampak PHK per September 2024, pernyataan ini diragukan oleh Airlangga.

Baca Selengkapnya

Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

14 hari lalu

Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemda yang memanipulasi data demi mendapat insentif dihukum.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Beri Penjelasan di Balik RI Deflasi Lima Bulan Beruntun

14 hari lalu

Airlangga Hartarto Beri Penjelasan di Balik RI Deflasi Lima Bulan Beruntun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tren deflasi beruntun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Masih Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

14 hari lalu

Pemerintah Masih Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

Pemerintah menargetkan Indonesia bergabung menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun. Tim Nasional OECD meluncurkan portal untuk melancarkan proses aksesi.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid, Wartawan Perang yang Pernah Disandera di Irak Disebut-sebut Bakal Jadi Menkominfo

14 hari lalu

Meutya Hafid, Wartawan Perang yang Pernah Disandera di Irak Disebut-sebut Bakal Jadi Menkominfo

Mantan wartawan perang Metro TV, Meutya Hafid, disebut-sebut disodorkan Partai Golkar untuk menjadi Menkominfo dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan

15 hari lalu

Airlangga Hartarto tentang Kelanjutan Program Kartu Prakerja: Masih Perlu Dibicarakan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap program Kartu Prakerja berlanjut di pemerintahan berikutnya. Menurut dia, hal itu masih perlu dibicarakan.

Baca Selengkapnya