Anggaran HUT RI di IKN Membengkak, Jokowi dan Moeldoko Sepakat: Wajar

Minggu, 11 Agustus 2024 12:00 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024. Pada hari perdana berkantor di IKN, Presiden memimpin rapat dengan jajaran Otorita IKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim. ANTARA FOTO/Mentari Dwi Gayati

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana upacara 17 Agustus tahun ini di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pengibaran bendera Merah Putih di IKN akan diikuti secara hibrida di Istana Merdeka Jakarta.

Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai 'akrobat' untuk mempersiapkannya. Anggaran jumbo pun digelontorkan guna menyukseskan acara tersebut mulai dari menyewa ratusan mobil dan bus, penggunaan 12 tower ASN, hingga pengerahan kamar hotel berjumlah 191 unit untuk mengakomodasi tamu undangan.

Jokowi: Saya kira wajar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN membengkak. Sebab acara digelar di dua tempat. Satu tempat lainnya, yaitu di Istana Merdeka, Jakarta.

"Ya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi, sehingga menjadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan. Ini saya kira biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sekretariat Negara," kata Jokowi usai acara Festival Like di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Advertising
Advertising

Moeldoko: Tarif sewa keperluan HUT RI di IKN tak bisa disamakan dengan situasi umum.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan nominal tarif sewa kebutuhan alat transportasi dan penginapan untuk keperluan HUT RI Ke-79 di IKN, Kalimantan Timur, tak bisa disamakan dengan situasi umum.

"Memaknainya adalah jangan disamakan 'apple to apple' dengan situasi yang umum," katanya

Bagi Moeldoko, penggunaan dana APBN bagi kebutuhan perayaan hari nasional di Indonesia tidak ada yang mahal, selama dana yang tersedia tidak digunakan sembarangan dan bisa dikontrol dengan baik.

"Ya, bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu nggak ada yang mahal, selama nggak dipakai sesuka kita, dan semuanya bisa dikontrol," katanya.

Hal itu juga termasuk akomodasi hotel bagi tamu penting atau VIP dan VVIP selama mereka menginap di IKN dalam rangka memenuhi undangan Upacara 17 Agustus 2024. Moeldoko mengatakan kondisi di IKN yang sedang dalam proses pembangunan masih bersifat situasional serta penuh dengan keterbatasan, termasuk akomodasi.

HATTA MUARABAGJA | RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Anggaran Perayaan HUT RI ke-79 Diakui Membengkak, Berapa Nilainya?

Berita terkait

Jokowi Sebut Dualisme Kadin Masalah Internal, Hamdan Zoelva: Biar Kami Selesaikan Sendiri

3 menit lalu

Jokowi Sebut Dualisme Kadin Masalah Internal, Hamdan Zoelva: Biar Kami Selesaikan Sendiri

Kuasa hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva berharap Jokowi tak akan mencampuri urusan internal Kadin.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Pintu untuk Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang Kini Berseteru di Kadin

49 menit lalu

Jokowi Buka Pintu untuk Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang Kini Berseteru di Kadin

Buntut dualisme Kadin, Arsjad dan Anindya akhirnya sama-sama meminta bantuan dan dukungan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Beda Alasan Francine dan Budi Arie soal Kaesang dan Erina Naik Jet Pribadi

1 jam lalu

Beda Alasan Francine dan Budi Arie soal Kaesang dan Erina Naik Jet Pribadi

Kaesang Pangarep bersama dengan kuasa hukumnya mendatangi gedung lama KPK untuk mengklarifikasi soal pesawat jet pribadi.

Baca Selengkapnya

Jalan Panjang Pemberantasan Judi Online, Mengapa Satgas Belum Tangkap Bandar Judinya?

1 jam lalu

Jalan Panjang Pemberantasan Judi Online, Mengapa Satgas Belum Tangkap Bandar Judinya?

Pemberantasan judi online membutuhkan perjalanan panjang. Walau berjuta situs diblokir, bisnis haram ini tetap merajalela di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ini Kronologi Ekspor Pasir Laut: Dihentikan Megawati dan Dibuka Lagi Jokowi

2 jam lalu

Ini Kronologi Ekspor Pasir Laut: Dihentikan Megawati dan Dibuka Lagi Jokowi

Ekspor pasir laut dimulai tahun 1970-an sebelum dihentikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003 karena dinilai merusak lingkungan.

Baca Selengkapnya

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

3 jam lalu

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

Pembangunan ini dianggap penting untuk dapat memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya

Baca Selengkapnya

Soal Kisruh Kadin, Jokowi Mengaku Belum Terima Surat dari Arsjad Rasjid

3 jam lalu

Soal Kisruh Kadin, Jokowi Mengaku Belum Terima Surat dari Arsjad Rasjid

Presiden Jokowi mengaku belum menerima surat dari Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia yang dilengserkan melalui Munaslub.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Kedatangan Kaesang ke KPK Atas Inisiatif Pribadi

4 jam lalu

PSI Sebut Kedatangan Kaesang ke KPK Atas Inisiatif Pribadi

Francine melanjutkan, Kaesang berniat meminta saran dan masukan dari KPK ihwal tudingan penerimaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir

4 jam lalu

Pemerintah Kembali Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Sedimentasi Itu Beda, Meski Wujudnya Pasir

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak mengekspor pasir laut, tetapi sedimentasi yang mengganggu alur jalannya kapal.

Baca Selengkapnya

Carut Marut Pelaksanaan PON Aceh-Sumut, Jokowi Janji Evaluasi

4 jam lalu

Carut Marut Pelaksanaan PON Aceh-Sumut, Jokowi Janji Evaluasi

Jokowi berujar pemerintah akan melakukan evaluasi dan koreksi atas kekacauan yang terjadi dalam ajang PON Aceh-Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya