TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas disebut sebagai orang yang paling keras menolak tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi itu bahkan tak hadir saat PP Muhammadiyah menggelar konferensi pers di Yogyakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.

Dikutip dari Koran Tempo edisi 30 Juli 2024 berjudul Malapetaka Tambang Batu Bara, Busyro mewanti-wanti dan memperingatkan koleganya jangan larut dalam euforia kisah sukses pertambangan. Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah PP Muhammadiyah itu juga meminta koleganya agar mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara.

“Saya mengingatkan agar Muhammadiyah berhati-hati ketika mengelola tambang,” kata Busyro saat ditemui Tempo di kantor PP Muhammadiyah, Senin, 29 Juli 2024. Kritik tersebut juga ia sampaikan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah sehari sebelumnya. Selama ini Busyro memang aktif mengkritisi tawaran konsesi tambang batu bara kepada Muhammadiyah. Sejak beberapa bulan lalu, dia bekerja mengumpulkan kajian-kajian kemudaratan pertambangan.

Dalam rapat tertutup Konsolidasi Nasional Muhammadiyah tersebut, Busyro memaparkan contoh daerah yang menghadapi kerusakan ekologis akibat masifnya pertambangan, khususnya tambang berlabel proyek strategis nasional (PSN) yang memicu konflik agraria. Contoh yang dipaparkan Busyro adalah tambang andesit di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan konflik sosial yang dipicu rencana pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Suara Busyro senada dengan sikap 11 dari 35 pemimpin wilayah Muhammadiyah yang menyampaikan kritik. Dalam forum tersebut ada harapan dari sejumlah pimpinan wilayah supaya PP Muhammadiyah mempertimbangkan aspek dampak terhadap lingkungan dan masyarakat serta pengaruhnya kepada anggota Muhammadiyah. Namun, harapan tersebut tidak berpengaruh terhadap kecenderungan PP Muhammadiyah untuk menerima IUP.

Kepada Tempo, Busyro menunjukkan percakapan dalam beberapa grup WhatsApp berisi kekecewaan para pengurus wilayah atas sikap Muhammadiyah. Beberapa kader di sejumlah daerah bahkan menyatakan mundur dari organisasi.

Sebelum keputusan menerima tambang diumumkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, badan-badan di dalam organisasi, termasuk badan yang dipimpin oleh Busyro Muqoddas, telah membuat lima rekomendasi agar pengurus pusat berhati-hati dalam mengambil keputusan menerima izin tambang. Pasalnya, pertambangan batu bara berisiko merusak lingkungan, memicu konflik agraria, dan bahkan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

SHINTA MAHARANI

Pilihan Editor: Dapat Izin Tambang, Muhammadiyah Berharap Kelola Batubara

Catatan Koreksi:

Paragraf kelima artikel ini mengalami perubahan pada Kamis, 1 Agustus 2024, pukul 19.58 WIB. Sebelumnya tertulis "forum para ulama". Yang benar forum yang merujuk pada rapat Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. Selain itu, dalam forum itu tidak ada sesi pemungutan suara.