Bahlil Usulkan Pemilu Kembali ke Proporsional Tertutup: Banyak Politik Uang

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Imam Hamdi

Sabtu, 27 Juli 2024 20:13 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan sebaiknya pemilihan umum atau Pemilu legislatif ataupun eksekutif digelar secara proporsional tertutup. Dia menyebut demokrasi yang terbuka seperti saat ini justru membuat orang tak punya kapasitas kepemimpinan bisa terpilih karena hanya memiliki logistik.

“Kembali pemilihan tertutup saja, dipilih DPR saja. Ditusuk partainya. Itu lebih murah,” kata Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal itu dalam kuliah umum di Universitas Paramadina, Sabtu, 27 Juli 2024. Senyampang itu, Bahlil mengatakan dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur juga dipilih DPR.

Dalam pemilihan secara tertutup, masyarakat hanya mencoblos partai saja. Nantinya, partai akan menunjuk atau memilih kader mereka sendiri untuk maju sebagai anggota legislatif. Sementara, dalam demokrasi terbuka seperti ini, Bahlil menilai banyak terjadi politik uang.

“Sekarang kalau pemilihan banyak politik uang. Berarti rakyat kita ajarin macam-macam waduh, sedih,” kata dia.

Menurut Bahlil, sistem tertutup akan memberi kesempatan bagi kader yang berproses sejak awal di partai. “Supaya yang jadi itu yang betul-betul berproses. Jangan yang tidak pernah berproses karena punya duit, beli jabatan. Kalau orang berproses pasti memiliki kepemimpinan yang kuat,” kata dia.

Advertising
Advertising

Bahlil mengatakan dalam sistem demokrasi seperti pemilihan umum saat ini yang terjadi justru politik uang. Dia mengatakan para calon pemimpin di negeri ini bisa mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mendapat jabatan. Demokrasi yang seperti ini, kata Bahlil, akan merusak sistem sosial bangsa. “Saya harus jujur dalam hal ini,” kata

Tak hanya itu, Bahlil mengatakan pemilihan umum di Indonesia seperti sepak bola karena ada pembagian babak. Babak pertama masyarakat mencoblos di TPS, kedua penyelenggara pemilihan, dan ketiga menggugat ke mahkamah konstitusi.

Bahlil mengatakan pemain belum tentu menang tiap babak. “Menang babak pertama belum tentu menang babak kedua. Demorkasi ini perlu ada perubahan,” kata Bahlil.

Pilihan editor: PKB Beri Rekomendasi Bos PSIS Yoyok Sukawi Maju di Pilkada Kota Semarang

Berita terkait

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

9 jam lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

2 hari lalu

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

Ahmad Riza Patria dipastikan oleh Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana profilnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

2 hari lalu

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

2 hari lalu

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

Legislator Golkar Dave Laksono yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik untuk menjadi Menlu.

Baca Selengkapnya

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

2 hari lalu

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

3 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya

Kali Kedua Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Bahas Apa?

3 hari lalu

Kali Kedua Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Bahas Apa?

Presiden Jokowi masih berkantor di IKN. Ia akan memimpin sidang paripurna kabinetnya yang terakhir hari ini.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Terakhir di IKN Hari Ini

3 hari lalu

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Terakhir di IKN Hari Ini

Presiden Jokowi masih berkantor di IKN. Ia akan memimpin sidang paripurna kabinetnya yang terakhir hari ini.

Baca Selengkapnya

Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

4 hari lalu

Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

Dengan pemantauan KY, majelis hakim akan berhati-hati dalam menerapkan hukum acara ataupun perilakunya.

Baca Selengkapnya