TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud Md., mengatakan bahwa demokrasi tanpa penegakan hukum atau nomokrasi akan cenderung menimbulkan anarki.

"Demokrasi itu intinya kebebasan, dan kebebasan yang berlebih akan cenderung menimbulkan anarki," ujar Mahfud MD. Menurut dia, sebelum terjadi anarki, nomokrasi atau supremasi hukum harus diterapkan untuk mengendalikan kebebasan dalam demokrasi, maka demokrasi itu akan berjalan relatif baik.

Dalam pernyataannya, Mahfud mengutip sebuah tesis dari orang yang bernama Umam, yang menurutnya telah meneliti sistem demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam tesis Umam menyatakan bahwa demokrasi yang kuat bisa menghapus korupsi.

Namun, di Indonesia, membangun demokrasi saja tidak cukup untuk menghapus korupsi. "Kok negara lain bisa, kenapa Indonesia nggak bisa?" tanya Mahfud skeptis, saat membawakan materi "Pembangunan Demokrasi di Indonesia" dalam acara Sekolah Demokrasi dan INDEF School of Political Economy, dengan tema Tantangan Ekonomi Politik Pemerintah Baru: Menyambut Kabinet Prabowo Gibran di Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Menurut Menkopolhukam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 ini, penyebab utamanya adalah nomokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. "Demokrasinya dibiarkan terkawal oleh hukum, sehingga apa? yang terjadi di tingkat elit terjadi kesenangan-kesenangan. Di tingkat bawah, terjadi semacam anarkis lah, anarkis opini," jelasnya.

Dia juga menyoroti kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat tanpa pengawasan hukum yang memadai. "Sekarang ada kebenaran baru karena kebebasan yang ditopang oleh medsos. Kemajuan teknologi informasi yang tidak dikawal juga oleh penegakan hukum yang benar," kata Mahfud.

Mengutip dari Wakil Presiden pertama Bung Hatta, Mahfud mengingatkan bahwa demokrasi memiliki ancamannya sendiri jika tidak dijaga dengan kedisiplinan moral dan tata aturan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hatta sekitar 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1931, cemokrasi itu punya ancamannya tersendiri seperti yang sekarang ini sudah muncul.

"Demokrasi itu kalau tidak dijaga dengan kedisiplinan moral dan tata aturan, akan menjadi alat untuk membunuh demokrasi," jelas Mahfud.

"Yang sekarang ini banyak terjadi, Demokrasi membunuh demokrasi," papar Mahfud lagi. "Demokrasi itu kedaulatan rakyat, Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Itu harus bersama. Nggak bisa anda mau hanya hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang. Anda mau demokrasi kalau nggak ada hukum, itu anarki. Oleh sebab itu harus seimbang."

Dia menambah, di dalam suatu negara yang ingin maju, demokrasi dan nomokrasi adalah dua kata kunci yang harus diterapkan bersamaan. "Demokrasi dan nomokrasi ini pasangan suami istri yang tidak bisa dipisahkan."

Pilihan editor: Pakar Baca Sinyal Jokowi Ngotot Bangun IKN dengan Gelar Sidang Kabinet