Puan Sebut Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia-Pasifik Bahas Perubahan Iklim hingga Papua

Jumat, 26 Juli 2024 06:30 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 tersebut mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang bertujuan untuk memperkuat diplomasi parlemen dalan membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik di bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekopnomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menutup forum Kerja Sama Parlemen Indonesia–Pasifik atau Indonesia–Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada Kamis, 25 Juli 2024. Menurut Puan, forum tersebut membahas berbagai isu dari soal perubahan iklim hingga Papua.

Puan mengatakan IPPP adalah forum yang diinisiasi DPR RI. “DPR RI menjadi inisiator pertemuan ini karena menilai kerjasama dengan negara-negara Pasifik akan menjadi penting secara geopolitik,” kata Puan di lokasi pelaksanaan IPPP, yaitu Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Kamis 25 Jui 2024.

Puan berkata pertemuan IPPP dihadiri oleh sejumlah negara yang berlokasi di kawasan Pasifik. Negara-negara tersebut di antaranya Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, Republik Fiji, dan Indonesia. Selain itu, hadir pula organisasi negara-negara Melanesia, yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG).

Puan berujar isu perubahan iklim menjadi bahasan bersama dengan negara-negara yang mengikuti IPPP. Puan menyampaikan forum IPPP menghasilkan komitmen agar Indonesia dan negara-negara tersebut bekerja sama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Sementara itu, isu Papua dibahas dalam pertemuan MSG-Indonesia yang dilakukan di sela-sela IPPP. Pertemuan itu dihadiri delegasi Fiji, Solomon, Papua Nugini, dan perwakilan MSG. “Di mana kami memberikan informasi terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua bahwa hari ini provinsi Papua sudah bertambah menjadi empat dan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan provinsi Papua,” ucap Puan.

Advertising
Advertising

Selain soal perubahan iklim dan Papua, Forum IPPP juga membahas potensi kelautan di kawasan Pasifik. Menurut Puan, pertemuan itu secara khusus mendiskusikan pembangunan ekonomi baru di kawasan tersebut.

Puan berujar negara-negara peserta IPPP juga menghasilkan kesepakatan soal kemajuan kerja sama antarnegara-negara Pasifik. “Sehingga jika ada hal-hal yang perlu dibicarakan kita akan membicarakannya secara bersama sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian salah paham sehingga bisa dilakukan dahulu tanpa membawa masalah ini secara besar,” ujar Puan.

Puan menyampaikan Forum IPPP menghasilkan beberapa rekomendasi. “Yang antara lain adalah saling menghargai terkait dengan prinsip kesetaraan penghormatan terhadap kedaulatan dan juga persatuan teritorial serta bagaimana kita menjaga perdamaian di antara wilayah Pasifik,” kata dia.

Selain itu, Puan mengatakan DPR RI telah berkomitmen untuk membantu negara-negara Pasifik. Khususnya dalam menjalankan fungsi parlemen dan menghasilkan sinergi antara parlemen dan pemerintah.

Sebelumnya, Forum IPPP dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis pagi, 25 Juli 2024. Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan parlemen negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.

Jokowi, dalam pidatonya, mengatakan bahwa dunia saat ini dilanda ketidakpastian hinggga krisis ekonomi. Kepala negara mengatakan kerja sama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam mencari solusi bersama.

"Kita perlu terus mengembangkan kawasan pasifik, dalam memaksimalkan potensi untuk meningkatan kesejahteraan," kata Jokowi dalam sambutannya.


Pilihan Editor: Dorong Penegakan Hukum, Komnas HAM Dalami Insiden Penembakan oleh TNI di Puncak Jaya

Berita terkait

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

1 hari lalu

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.

Baca Selengkapnya

Guru Besar UGM Beri Saran Prabowo Soal Target Swasembada Pangan

1 hari lalu

Guru Besar UGM Beri Saran Prabowo Soal Target Swasembada Pangan

Prabowo menargetkan pencapaian swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang, begini kata Guru Besar UGM.

Baca Selengkapnya

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

1 hari lalu

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

2 hari lalu

Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.

Baca Selengkapnya

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

2 hari lalu

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.

Baca Selengkapnya

Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

2 hari lalu

Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.

Baca Selengkapnya

MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

2 hari lalu

MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

2 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

2 hari lalu

Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

2 hari lalu

Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons usulan salah satu anggota DPR agar KPU diubah menjadi lembaga adhoc dua tahun saja.

Baca Selengkapnya