TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengungkapkan nama Djarot Saiful Hidayat merupakan salah satu politikus dari partai banteng yang tengah diamati elektabilitasnya sebagai proyeksi untuk menghadapi Bobby Nasution di Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sumut.

Selain Djarot, ada nama politikus PDIP lainnya, yakni Nikson Nababan dan Sofyan Tan Ginting. "Pak Djarot tentunya tidak bisa kita lupakan," kata Chico saat dikonfirmasi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.

Menurut Chico, ketiganya memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang dihadapi warga Sumut. Djarot sendiri merupakan salah satu kader PDIP yang kerap melontarkan pernyataan tajam, utamanya kepada keluarga dan kebijakan Jokowi. Berikut deretan pernyataan tajam Djarot beberapa waktu ke belakang.

Pernyataan Tajam Djarot

Singgung keluarga presiden terlibat aktif di politik

Djarot menyinggung di zaman Presiden Jokowi keluarga presiden terlibat aktif dalam politik praktis. Bahkan, kata Djarot, anak-anak Presiden Soeharto tidak ada yang terlibat dalam politik praktis.

“Sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis, 11 Juli 2024.

Djarot meyakini, Jokowi tidak hanya menyiapkan anak dan menantunya masuk politik, tetapi kemungkinan juga saudara dan cucunya dipersiapkan terjun ke politik. Menurut dia, hal tersebut memang diperbolehkan dalam demokrasi asalkan sesuai prosedur.

Soal Kaesang di Pilgub Jateng

Djarot juga merespons soal kemungkinan duet Kapolda Jateng Ahmad Lutfhi-Kaesang di Pilgub Jateng. Dia mengatakan, PDIP tidak gentar.

“Masa kita takut. PDI Perjuangan itu bukan banteng penakut. Kita itu partai ideologis ya sepanjang proses itu sesuai dengan aturan,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis, 11 Juli 2024.

Namun, dia mengingatkan, agar tidak ada praktik penyalahgunaan kekuasaan atau cawe-cawe, bukan hanya Pilkada Jateng, tetapi di semua pemilihan kepala daerah di mana pun.

“Terutama pengerahan aparat penegak hukum untuk menarget orang per orang. Itu tidak bagus,” ujar Djarot.

Menurut Djarot, seharusnya kepolisian tidak boleh memproses hukum calon atau kandidat karena ditengarai bisa menjadi pembunuhan karakter terhadap calon.

Minta Perpindahan ke IKN jangan buru-buru

Sebelumnya, Djarot juga meragukan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap. Oleh karena itu, Djarot mengatakan, sebaiknya pemerintah jangan terlalu memaksakan.

“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Djarot, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN. Namun nyatanya IKN belum siap, bahkan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Djarot mencontohkan, masih banyak yang perlu dipersiapkan di IKN, seperti listrik, air, dan infrastruktur.

“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata Djarot.

Dia juga memprediksi proyek IKN akan mengendur pada pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, katanya, beban anggaran IKN yang sangat besar akan berbenturan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari Prabowo.

Kabar terakhir, Jokowi tidak mau memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN melalui keputusan presiden atau Keppres. Presiden Jokowi mengatakan, masih melihat situasi di lapangan.

HATTA MUARABAGJA | DANIEL A. FAJRI | SAVERO ARISTIA WIENANTO | ALPIN PULUNGAN | EKA YUDHA SAPUTRA | MHD RIO ALPIN PULUHAN | ANDRY TRIYANTO
Pilihan editor: Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024