Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

Jumat, 19 Juli 2024 08:05 WIB

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono alias Tommy, dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menuai respons dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Koordinator Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, partainya tidak mempermasalahkan pelantikan itu karena merupakan hak prerogatif presiden.

"Sebagai presiden, Pak Joko Widodo punya hak prerogatif untuk mengangkat para pembantunya," kata Ahmad kepada Tempo, Kamis 18 Juli 2024.

Ahmad mengatakan, pengangkatan Tommy sebagai Wamenkeu tambahan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan hal yang diperbolehkan selama tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan.

"Selama memenuhi aturan perundangan tidak masalah," ujarnya.

Advertising
Advertising

Lebih dari itu, bahkan Ahmad menegaskan, presiden berhak menentukan jumlah wakil Menteri Keuangan (wamenkeu) sesuai kebutuhan yang diperlukan.

"Selama aturannya membolehkan, mau tiga (wamenkeu) juga enggak apa-apa," tuturnya.

PDIP: Penambahan wakil menteri tak dibutuhkan

Sementara Juru Bicara PDIP Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim mengkritik pelantikan Tommy sebagai Wamenkeu.

Chico menilai, perombakan kursi wakil menteri bukan hal mendesak dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatan. Dia menegaskan, bongkar pasang kabinet tidak ada urgensinya saat ini.

"Penambahan wakil menteri di kementerian mana pun pada akhir masa pemerintahan sekarang tidak dibutuhkan," ujar Chico kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.

Chico secara khusus menyoroti penunjukan Tommy. Secara objektif, dia menilai, Tommy merupakan sosok kredibel untuk menduduki kursi Wamenkeu meski penambahan jabatan serupa tak diperlukan.

"Curriculum vitae-nya cukup memadai," ujarnya.

Chico menilai, perombakan kursi wakil menteri merupakan upaya pemerintah memudahkan peralihan pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan Prabowo Subianto.

"Mungkin untuk memperlancar proses transisi pemerintahan yang akan datang," tuturnya.

Diketahui, Tommy dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Wamenkeu di Istana Kepresidenan pada Kamis kemarin, 18 Juli 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengungkapkan hal tersebut di Kantor Perumda Air Minum Tirta Moedal, Semarang, Jawa Tengah.

"Pelantikannya di Istana. Kami akan bukakan press conferencenya.," kata Deni pada Kamis pagi, 18 Juli 2024.

Presiden Jokowi melantik Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sejak 2014, Tommy menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Dia juga merupakan keponakan presiden terpilih yang sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Diketahui, Tommy merupakan bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, bidang ekonomi dan keuangan. Tim ini dibentuk untuk melakukan sinkronisasi antara pemerintahan Jokowi -Ma'ruf Amin dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI |SAVERO ARISTIA WIENANTO

Pilihan editor: Gerindra Mendukung Ahmad Luthfi Pilkada Jateng hingga 14 Nama Calon Kepala Daerah

Berita terkait

Ridwan Kamil-Suswono Bakal Tiru Konsep Joget 'Oke Gas' Ala Prabowo

4 jam lalu

Ridwan Kamil-Suswono Bakal Tiru Konsep Joget 'Oke Gas' Ala Prabowo

Pasangan Cagub-cawagub Ridwan Kamil-Suswono akan mengadopsi joget 'oke gas' ala Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Berkunjung ke Tokyo hingga Tak Jawab Soal Kemungkinan Gabung Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Anies Baswedan Berkunjung ke Tokyo hingga Tak Jawab Soal Kemungkinan Gabung Kabinet Prabowo

Anies Baswedan enggan menjawab saat ditanya apakah dirinya bakal bergabung dengan kabinet bentukan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Aeroflot Rusia Buka Penerbangan Langsung Moskow-Denpasar Mulai 17 September

7 jam lalu

Aeroflot Rusia Buka Penerbangan Langsung Moskow-Denpasar Mulai 17 September

Aeroflot meningkatkan frekuensi penerbangan langsung (direct flight) untuk rute Moskow (SVO) - Denpasar (DPS) mulai 3 Oktober 2024

Baca Selengkapnya

Cak Lontong Sebut 3 Poin Usai Rapat Pertama Tim Pemenganan Pramono Anung-Rano Karno

7 jam lalu

Cak Lontong Sebut 3 Poin Usai Rapat Pertama Tim Pemenganan Pramono Anung-Rano Karno

Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong memaparkan setidaknya 3 poin yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Cak Lontong Sebut Banyak Figur Ingin Gabung Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta

7 jam lalu

Cak Lontong Sebut Banyak Figur Ingin Gabung Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta

Cak Lontong sebut banyak permintaan gabung tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta ini buktikan dukungan sekaligus modal menang.

Baca Selengkapnya

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

7 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

8 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

8 jam lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya