TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembentukan koalisi antara Partai Golkar dengan PDIP di pilkada Jawa Barat dinilai sulit terjadi meski elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono tertinggi dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan hal tersebut terkendala akan restu. Restu yang dimaksud, ialah restu dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Koalisi partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran di pemilihan presiden ini, menjadi kendal utama terbentuknya rencana koalisi Golkar-PDIP di Jawa Barat.

"Kelihatannya cukup sulit. Karena Gerindra dan PAN juga menyodorkan nama kadernya," kata Usep saat dihubungi, Kamis 18 Juli 2024.

Partai Gerindra menyodorkan nama bekas Bupati Purwakarta sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Sementara PAN, menyodorkan dua nama, yaitu bekas Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto dan Anggota DPR dari unsur selebritis, Desy Ratnasari.

Menurut Ia, dengan adanya nama yang disodorkan akan membuat peluang bagi PDIP cenderung tertutup meski hasil sigi menunjukan duet Ridwan Kamil-Ono Surono di Jawa Barat melejit di atas kandidat lain. Apalagi, partai banteng bukan merupakan bagian dari KIM.

"Meski surveinya tinggi, PAN dan Gerindra kecil kemungkinan akan memberikan jatah calon Wakil ke PDIP andai kata Ridwan Kamil maju di Jawa Barat," ujar Usep.

Adapun, hasil sigi yang diuraikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyebutkan bahwa Ridwan Kamil-Ono Surono menjadi pasangan dengan perolehan tingkat elektoral paling tinggi ketimbang kandidat lain.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengatakan duet Ridwan Kamil-Ono Surono atau yang berlatar belakang partai Golkar dan PDIP, mengungguli duet Dedi Mulyadi-Bima Arya Sugiarto yang diusung partai Gerindra dan PAN. Keunggulan ini diperoleh dari hasil jajak pendapat yang dilakukan SRMC sejak 9 Juni - 1 Juli 2024 terhadap 11.070 responden.

"Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil-Ono Surono memperoleh skor 56,7 persen," kata Dani dalam telekonferensi, Sabtu 13 Juli 2024.

Sedangkan duet Dedi Mulyadi-Bima Arya Sugiarto memperoleh skor 37,3 persen. Pasangan ini mengungguli hasil jajak pendapat terhadap komposisi pasangan lainnya, yaitu Haru Suandharu-Ilham Habibie yang diusung PKS dan Partai NasDem. Duet Haru-Ilham memperoleh skor 1,3 persen.

Analis Politik, Adi Prayitno, sependapat dengan Usep. Dia mengatakan, peluang PDIP menyandingkan Ono Surono dengan Ridwan Kamil kemungkinan besar terhalang oleh PAN dan Gerindra.

"Ridwan Kamil adalah figur yang basis konstituennya besar di Jawa Barat. Pasti banyak yang meminati untuk dipasangkan dengan kader partai lain," ujar Adi.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan menyerahkan keputusan pada Golkar untuk memilih pasangan yan tepat apabila memajukan Ridwan Kamil di pilkada Jawa Barat.

Memang, kata dia, PAN menyodorkan dua nama sebagai bakal calon pendamping Ridwan Kamil. Namun, PAN akan menghargai putusan partai beringin apabila nanti tidak mengambil kader PAN sebagai calon Wakil.

"Keputusannya ada di Golkar, kami hanya menawarkan," ujar Viva.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, mengatakan partainya masih belum memutuskan di palagan mana Ridwan Kamil akan diterjunkan.

"Masih dinamis, ditunggu saja. Belum ada pembahasan sampai ke calon Wakil," ucap Ace.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang Pemuda dan Olahraga PDIP, Eriko Sotarduga, mengatakan PDIP memang berencana menyandingkan nama Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono sebagai bakal calon pendamping Ridwan Kamil di pilkada Jawa Barat.

Alasannya, Ono diklaim memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mampu mendukung kerja Ridwan Kamil nantinya. Apalagi, kata dia, Ono juga memiliki basis konstituen yang besar di wilayah bumi Pasundan, khususnya di kawasan pantai utara alias Pantura.

"Kami menyadari elektabilitas Kang Ridwan Kamil di Jawa Barat itu besar. Sehingga kami siapkan calon pendamping yang setara," ujar Eriko.

Pilihan Editor: Peluang Kaesang Menang di Pilkada Jateng Lebih Kecil Dibanding di Pilkada Jakarta, Ini Alasan Pengamat Politik UGM