TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polres Puncak Jaya, Papua Tengah, Ajun Komisaris Besar Kuswara mengakui kerusuhan yang terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis siang berdampak terhadap penerbangan sipil. Akibatnya, pelayanan di Bandar Udara Mulia dihentikan sementara.

"Memang benar akibat kerusuhan yang terjadi di Mulia, hari ini tidak ada penerbangan ke Mulia," kata Kuswara, Kamis, 18 Juli 2024, yang dikutip dari Antara.

Ia mengatakan penerbangan sipil yang melayani warga memang tidak ada. Kuswara belum memastikan kapan penerbangan sipil tersebut akan kembali beroperasi. "Kami berharap situasi keamanan di wilayah itu segera kembali kondusif agar penerbangan kembali normal dan warga kembali beraktivitas," katanya.

Kuswara mengatakan saat ini Polres Puncak Jaya telah mendapat bantuan pengamanan dari Brigade Mobil Polda Papua dan Satuan Tugas Damai Cartenz. "Mudah-mudahan situasi keamanan segera kembali kondusif."

Kerusuhan yang terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, ini berawal dari meninggalnya tiga warga setempat akibat ditembak aparat keamanan pada Selasa malam lalu. Ketiga warga tersebut berinisial SW (33 tahun), YW (41 tahun), dan DW (36 tahun).

Kematian ketiganya memicu kemarahan warga. Mereka lantas berbuat anarkistis. Kerusuhan ini mengakibatkan seorang warga bernama Abdulah Jaelani (30 tahun) meninggal akibat terkena benda tajam. Lalu empat orang terluka. Satu orang di antaranya adalah Komandan Batalion (Danyon) 753/AVT Mayor Inf Novald Dermawan. Novald lemparan batu di kepala.

Tiga warga lainnya adalah Arief (45 tahun) yang terkena panah di punggung, Safrudin (44 tahun) yang terkena lemparan batu bagian bibir, dan Surati alias Bude Nina (53 tahun) yang terluka akibat benda tajam.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Komando Daerah Operasi Sinak Puncak Jaya membantah terlibat dalam pembunuhan warga sipil di Puncak Jaya. Mereka bekukuh bahwa pembunuhan tersebut terjadi akibat kemarahan warga atas pembunuhan tiga orang warga asli yang ditembak oleh militer Indonesia pada 16 Juli lalu.

“Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM tidak bertanggung jawab. Sebab aksi tembak mati dan awal mulai kericuhan itu dilakukan oleh militer Indonesia yang dikirim oleh Presiden Indonesia dalam menjalankan tugas pengamanan negara di tanah Papua,” demikian pernyataan TPNPB Kodap Sinak Puncak Jaya, Kamis, 18 Juli 2024, dikutip dari Jubi.

Pilihan Editor: Konflik di Papua Makin Membara