Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

Rabu, 17 Juli 2024 17:11 WIB

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Giri menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK . TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mendaftar sebagai calon pimpinan atau Capim KPK periode 2024-2029.

Giri Suprapdiono mengatakan para pejuang antikorupsi tidak boleh jera. Menurutnya, koruptorlah yang harusnya jera. Giri berpendapat mendaftar sebagai pimpinan saat ini antusiasmenya memang berbeda dengan 2014 atau 2019, di saat KPK masih harum namanya.

"Pada 2014, saya masuk 19 besar dari 800an peserta. Namun, bagi yang memandang bahwa KPK butuh perbaikan, hal tersebut menjadi tantangan," kata Giri kepada Tempo.co. Selasa, 16 Juli 2024.

“Tingkat kepercayaan KPK yang terpuruk seperti saat ini, justru menantang bagi beberapa orang, termasuk saya. Menarik tidaknya, tergantung niat mendaftar. Kami terbiasa membangun kelembagaan dari awal,” kata dia.

Menurut Giri, saat ini KPK membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan berpengalaman memberantas korupsi. “KPK reputasinya hancur, survey kepercayaan kepada KPK menempatkan KPK di nomor buncit. Terburuk sepanjang sejarah. Kita punya tanggung jawab moral mengembalikan reputasi KPK yang hancur,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Giri berpendapat bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia harus dipulihkan. “Kita mundur sepuluh tahun ke belakang. Sejak revisi UU KPK tahun 2019, nilai IPK menurun drastis dari 40 ke 34. Kita butuh IPK rebound dengan mencegah korupsi dan mendidik budaya anti korupsi secara benar dan efektif,” katanya.

Baginya, tahun ini merupakan fase kritis KPK karena pergantian pemerintah, parlemen, dan pimpinan KPK. Oleh karena itu, ia ingin menjadi bagian dari perbaikan. “Dukungan teman teman eks KPK sangat positif. empat dari kami mendaftar capim KPK. Semata mata sebagai bentuk konsistensi kami melawan korupsi,” kata Giri.

Dalam misinya mengembalikan marwah KPK, Giri mempunyai beberapa tujuan. "Mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Mengembalikan Pimpinan dan integritas pegawai kembali ke titik tertinggi, melalui penataan ulang (overhaul) kelembagaan dan sumberdaya manusia," katanya.

Selain itu, memperkuat Dewas KPK di aspek regulasi dan kelembagaan agar menegakkan prinsip zero tolerance, menjaga integritas KPK dan menjaga HAM. "Mengembalikan budaya organisasi KPK dengan nilai nilai anti korupsi, mengganti pola budaya kuno dan konservatif ASN agar menjadi organisasi ASN modern dan agile," ujarnya.

Ia pun berkeinginan mengembalikan KPK sebagai center of excellent pemberantas korupsi di level internasional. "Melakukan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu membangun jalan kebudayaan anti korupsi yang mendalam, mengakar, mempunyai nilai seni, menghargai kearifan dan penuh keadaban," ujarnya.

Giri akan bersaing dengan calon-calon lainnya, seperti Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Masa pendaftaran seleksi Capim KPK periode 2024-2029 dimulai 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024 pukul 23.59. Nantinya, setelah melalui proses pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim dan 10 nama calon dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kemudian diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pilihan Editor: Giri Suprapdiono Curiga Pelemahan KPK Berhubungan dengan Pemilu 2024

Berita terkait

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

11 jam lalu

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Meskipun status cegah Hanan Supangkat tidak diperpanjang, KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus TPPU bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

1 hari lalu

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

KPK memeriksa mantan Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.

Baca Selengkapnya

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

1 hari lalu

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

Potensi pimpinan KPK untuk berlaku tidak independen akan lebih besar jika mereka berasal dari kalangan penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

Wakil Ketua Alexander Marwata mengatakan tentang bagaimana cara Harun Masiku ditangkap menjadi urusan penyidik.

Baca Selengkapnya

Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

1 hari lalu

Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

Kiky Saputri akhirnya angkat bicara soal ayah mertuanya, Gusrizal yang telah dinyatakan lolos tahapan profile assessment calon Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

1 hari lalu

Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

KPK sedang mengusut dugaan markup dana penempatan iklan oleh Bank BJB

Baca Selengkapnya

Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

1 hari lalu

Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

Pansel KPK masih bekerja melakukan wawancara terhadap 20 kandidat.

Baca Selengkapnya

45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

1 hari lalu

45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

Aparat penegak hukum yang berpotensi menjadi capim KPK membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda.

Baca Selengkapnya

Sebagian Besar Capim KPK dari Polisi dan Jaksa, Pengamat Hukum Khawatirkan 3 Hal Ini

1 hari lalu

Sebagian Besar Capim KPK dari Polisi dan Jaksa, Pengamat Hukum Khawatirkan 3 Hal Ini

Herdiansyah Hamzah mengkritisi banyaknya capim KPK yang berasal dari kalangan penegak hukum

Baca Selengkapnya