KIKA Kecam Pernyataan Rektor Unair Soal Etika Kebebasan Berpendapat ASN di Kampus

Selasa, 16 Juli 2024 12:40 WIB

Rektor Unair, Prof Nasih (kanan) kembali angkat Prof Bus (kiri) menjadi Dekan Unair, Rabu 9 Juli 2024. Foto: HANAA SEPTIANA/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik mengecam pernyataan Rektor Universitas Airlangga atau Rektor Unair Mohammad Nasih yang mengingatkan tentang etika berpendapat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). "ASN di PTN seperti diharamkan mengkritik serta harus taat dan tegak lurus kepada pimpinannya," kata anggota KIKA Hendriansyah Hamza KIKA melalui keterangan resminya, pada Selasa, 16 Juli 2024.

Menurut dia, mengharamkan kritik sama saja dengan menolak peradaban. Sebab pengetahuan dan dialektika muncul karena adanya kritik. KIKA menegaskan konstitusi menjamin setiap warga negaranya untuk menyampaikan pendapat, termasuk kalangan ASN di PTN.

Bahkan, ASN di PTN maupun non-ASN yang berada di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan lingkungan yang bisa mengkritik serta dikritik.

Sebelumnya, Nasih menyinggung Budi Santoso alias Prof Bus yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Unair, saat mengkritik rencana pemerintah mengimpor dokter asing. Prof Bus sempat dicopot dari jabatannya akibat menolak program pemerintah yang ingin mendatangkan dokter asing.

Namun, Nasih sudah mengembalikan jabatan tersebut usai didesak oleh kalangan akademisi.
KIKA sendiri menilai Nasih melakukan maladministrasi dalam pemecatan tersebut.

Advertising
Advertising

Nasih kemudian menyatakan Prof BUS bisa bekerja kembali sebagai Dekan FK Unair mulai Rabu, 10 Juli 2024. Di sela proses itu, Nasih mengingatkan bahwa ada koridor yang perlu diperhatikan bagi PNS dalam menyatakan pendapat.

"Kita itu kan punya banyak peran dan harus komitmen. Kapan sebagai bapak, kapan sebagai pejabat yang kebetulan PNS di PTN. Ini yang menurut saya harus dipahami. Kamis tidak membatasi apapun profesinya, tapi harus diketahui bahwa ada koridor," kata dia.

KIKA mengecam pernyataan tersebut karena dinilai membatasi kebebasan akademik khususnya bagi ASN di PTN. Apalagi, sumber upah ASN berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, KIKA berujar ketaatan ASN tak hanya kepada pemimpinnya tapi seluruh masyarakat Indonesia.

HANAA SEPTIANA

Pilihan editor: Pendaftaran Masih Dibuka, Cek Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Malang 2024

Berita terkait

Cara Cek Status Honorer di BKN untuk Daftar PPPK 2024

3 jam lalu

Cara Cek Status Honorer di BKN untuk Daftar PPPK 2024

Ketahui cara cek status honorer di BKN untuk daftar PPPK 2024. Pastikan data Anda sebagai pegawai non-ASN sudah terdaftar.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Jabar Ungkap 27 Dugaan Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Terkait Netralitas Kepala Desa dan ASN

10 jam lalu

Bawaslu Jabar Ungkap 27 Dugaan Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Terkait Netralitas Kepala Desa dan ASN

Bawaslu Jabar mengungkapkan, 21 perkara datang dari masyarakat atau dari tim kampanye. Enam perkara lainnya dari pengawas pemilu.

Baca Selengkapnya

KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

2 hari lalu

KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

KPK menyebutkan jual beli jabatan menjadi celah korupsi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 371 ASN telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan tersebut

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

Basuki Hadimuljono membeberkan alasan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditunda.

Baca Selengkapnya

Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

2 hari lalu

Terkini: ESDM Buka Suara soal Rencana Prabowo Ganti Subsidi BBM Menjadi BLT, BBN Airlines Indonesia Segera Buka Rute Jakarta-Pontianak

Kementerian ESDM merespon rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto menggantikan subsidi BBM dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.

Baca Selengkapnya

Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Jokowi Minta Semua Perkantoran dan Hunian Siap

3 hari lalu

Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Lagi, Jokowi Minta Semua Perkantoran dan Hunian Siap

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alasan Presiden Jokowi menunda pemindahan ASN ke IKN.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

3 hari lalu

Kontroversi Potongan Gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner BP Tapera: Bukan Iuran

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa program itu merupakan tabungan. Ia mengatakan tabungan itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk para peserta Tapera.

Baca Selengkapnya

Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

3 hari lalu

Soal Iuran Tapera di Era Prabowo, BP Tapera: Belum Tahu Tahun Depan atau Kapan, Kita Harus Siapkan Dulu

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan lembaganya belum menarik iuran dari ASN untuk program Tapera.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR 2024-2029 Mulai Bekerja, Dosen HI Fisipol UGM: Respons Cepat Gerakan Peringatan Darurat

4 hari lalu

Anggota DPR 2024-2029 Mulai Bekerja, Dosen HI Fisipol UGM: Respons Cepat Gerakan Peringatan Darurat

Peran anggota DPR yang responsif, transparan, dan berorientasi pada rakyat sangat krusial. Dosen HI Fisipol UGM minta DPR merespons Peringatan Darurat

Baca Selengkapnya

Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

5 hari lalu

Pemindahan ASN ke IKN Menunggu Kesiapan Ekosistem, Menpan RB: Masih Ada Jalan Berdebu

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah belum akan memindahkan ASN ke IKN.

Baca Selengkapnya