Sepi Peminat Pendaftaran Calon Pimpinan KPK, Agus Rahardjo Minta Pansel Jemput Bola

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 11 Juli 2024 17:15 WIB

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, melapor ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengenai dugaan kecurangan dalam penghitungan perolehan suara pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masa jabatan 2015 sampai 2019, Agus Rahardjo menanggapi soal pendaftaran calon pimpinan lembaga antirasuah itu yang sepi peminat.

"Itu komitmen pimpinan negara. Jadi KPK prestasinya bagus zaman saya, IPK-nya 40. Itu kerja sama dengan kabinet Pak Jokowi waktu periode pertama," kata Agus di kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurutnya jika ada keluhan pendaftaran calon pemimpin kurang, Pansel KPK harus menjemput bola. Selain itu pemerintah diminta memperkuat kinerja KPK. "Zaman saya (jumlah pendaftar) 226 masih dianggap kurang. Periode pertama saya tidak mendaftar, periode kedua saya daftar setelah ada yang meminta," kata dia.

Agus menyarankan Undang-Undang (UU) KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor perlu direvisi, terutama ada aturan perlindungan kepada pimpinan KPK. "Bayangin perlindungan KPK aja tidak ada. Alangkah lebih baik kalau pimpinannya juga tetap independen," ucapnya.

Undang-Undang Tipikor menurut Agus belum mencover kasus korupsi untuk swasta. Kemudian, UU perampasan aset disarankan dibuat menjadi satu saja. "Jadi enggak usah dipisah. Masih di UU Tipikor," katanya.

Advertising
Advertising

Dia menjelaskan soal kondisi pimpinan KPK saat ini tidak independen karena di bawah Presiden RI. "Dulu kan tidak, itu lebih bagus," ujarnya.

Agus menilai nantinya jika itu diterapkan maka cara kerja KPK akan lurus dan marwahnya akan kembali.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK hakulyakin bahwa pendaftar calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) di lembaga antirasuah tersebut akan bertambah.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria. "Saya optimis masih banyak yang akan mendaftar, terlihat dari terus meningkatnya registrasi akun," ujar dia kepada Tempo lewat aplikasi perpesanan pada hari ini.

Dia menuturkan Pansel KPK telah merekap pendaftaran seleksi per 4 Juli 2024 pukul 11.53. Tercatat ada 417 akun teregister, dengan pendaftar capim 31 orang dan dewas 31 orang.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tiga hari sebelumnya. Per 1 Juli pukul 10.00, Pansel KPK mencatat ada 318 akun teregister, dengan 10 pendaftar capim dan 16 pelamar dewas.

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha sebelumnya menyoroti sepinya pendaftar capim dan dewas KPK. Menurut dia, KPK bakal kesulitan mendapatkan sosok pemimpin yang berkualitas dan berintegritas lantaran kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah itu semakin tergerus.

Pilihan Editor: IM57+ Institute Minta Pansel KPK Jemput Bola ke Tokoh yang Dipercaya Publik

Berita terkait

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

11 jam lalu

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Meskipun status cegah Hanan Supangkat tidak diperpanjang, KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus TPPU bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

1 hari lalu

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

KPK memeriksa mantan Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.

Baca Selengkapnya

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

1 hari lalu

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

Potensi pimpinan KPK untuk berlaku tidak independen akan lebih besar jika mereka berasal dari kalangan penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

Wakil Ketua Alexander Marwata mengatakan tentang bagaimana cara Harun Masiku ditangkap menjadi urusan penyidik.

Baca Selengkapnya

Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

1 hari lalu

Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

Kiky Saputri akhirnya angkat bicara soal ayah mertuanya, Gusrizal yang telah dinyatakan lolos tahapan profile assessment calon Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

1 hari lalu

Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

KPK sedang mengusut dugaan markup dana penempatan iklan oleh Bank BJB

Baca Selengkapnya

Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

1 hari lalu

Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

Pansel KPK masih bekerja melakukan wawancara terhadap 20 kandidat.

Baca Selengkapnya

45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

1 hari lalu

45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

Aparat penegak hukum yang berpotensi menjadi capim KPK membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda.

Baca Selengkapnya

Sebagian Besar Capim KPK dari Polisi dan Jaksa, Pengamat Hukum Khawatirkan 3 Hal Ini

1 hari lalu

Sebagian Besar Capim KPK dari Polisi dan Jaksa, Pengamat Hukum Khawatirkan 3 Hal Ini

Herdiansyah Hamzah mengkritisi banyaknya capim KPK yang berasal dari kalangan penegak hukum

Baca Selengkapnya