Menteri PUPR Pastikan Air dan Listrik Masuk IKN pada Pertengahan Juli

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 11 Juli 2024 09:05 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin (kanan) saat peremian ruas Tol Cimanggis-Cibitung di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024. Jalan tol sepanjang 26,18 kilometer, dengan total investasi sebesar Rp10,6 triliun itu merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang melengkapi jaringan jalan bebas hambatan di kawasan Jabodetabek. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, memastikan air dan listrik masuk Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada pertengahan Juli.

Basuki mengatakan jajarannya bakal melakukan commissioning atau uji kelayakan air pada 15 Juli 2024. Namun dia akan mengecek langsung ke lokasi di IKN pada 18 Juli usai mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi kunjungan kerja ke luar negeri. “Saya memastikan, air InshaAllah sudah oke,” katanya ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Mengenai listrik, Menteri PUPR mengatakan bahwa kemarin sudah berkontak dengan Telkom dan Perusahaan Listrik Negara. Dia mendapat laporan bahwa listrik 10 megawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya di IKN sudah siap. Saat ini mulai dibangun dengan kapasitas 40 megawatt.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga mengklarifikasi bahwa Jokowi tidak pernah batal berkantor di IKN pada bulan ini. Menteri PUPR menegaskan bulan Juli masih akan berjalan sampai tanggal 31

Meskipun begitu, Basuki juga belum bisa memastikan apakah Jokowi akan berkantor di IKN pada bulan ini atau tidak. Menteri PUPR hanya mengatakan bahwa di atas tanggal 20 Jokowi akan mengecek kesiapan jalan tol. “Soal pindah itu tanyakan beliau.” katanya.

Advertising
Advertising

Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Operasional presiden akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah merencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN.

Ketika ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi menyebut belum ada kepastian dalam waktu dekat. "Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah, " katanya usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Jokowi mengatakan sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono soal pembangunan di IKN. Dari laporan itu, pembangunan kantornya belum sepenuhnya rampung. "Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap)."

Pilihan Editor: Safari Politik Ketum PSI Kaesang Pangarep Jelang Pilkada 2024

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

8 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

8 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

8 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

9 jam lalu

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

Otorita IKN telah membuka IKN bagi masyarakat, tetapi harus daftarkan diri lewat aplikasi IKNOW. Apakah IKNOW itu?

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

10 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

12 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

13 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

16 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

16 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya