Momen Gibran Ikut Dampingi Jokowi saat Buka Rakernas APKASI

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Imam Hamdi

Rabu, 10 Juli 2024 13:10 WIB

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

Gibran tampak ikut mendampingi ayahnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberi sambutan di Rakernas APKASI. Terlihat di foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, Wali Kota Solo berdiri di jajaran depan yang ditempati Jokowi.

Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Gibran tampak berdiri di samping kiri Teten saat momen mendengarkan lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’. Terlihat juga Ketua APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan berdiri sebelah kiri Presiden.

Sepanjang proses kontestasi pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, Jokowi dan Gibran tidak pernah tampil bersama. Jokowi dan Gibran tampil di publik pertama setelah Pilpres saat mengunjungi monumen Borobudur 25 Mei 2024.

Pencalonan Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto mendapat kritik tajam karena dimungkinkan oleh pengubahan aturan batas usia capres cawapres di Mahkamah Konstitusi. Saat itu MK dipimpin oleh Anwar Usman – paman Gibran sekaligus Ipar Jokowi.

Advertising
Advertising

Presiden dan Istana berulang kali menyangkal adanya intervensi terhadap mahkamah. Putusan sengketa pilpres juga menyatakan tidak ada cawe-cawe Jokowi, namun memberikan catatan etik atas kemenangan Prabowo-Gibran.

Wanti-wanti Jokowi untuk Kepala Daerah

Ketika memberikan arahannya, Jokowi mewanti-wanti amtenar kabupaten maupun kota untuk melakukan pengadaan dan jasa dari produk dalam negeri. Kepala negara menyayangkan serapan anggaran masih banyak dibelanjakan lewat impor.

Eks Wali Kota Solo itu mengatakan pemerintah mengumpulkan uang dari penerimaan negara dengan susah payah. “Pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Bu Menkeu. Terkumpul jadi penerimaan negara ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Tapi, yang dapat manfaat negara lain. Ini perlu saya ingatkan beli produk kita sendiri,” kata Jokowi.

Gubernur Jakarta 2012-2014 mencatat serapan anggaran daerah untuk produk dalam negeri masih 41 persen. Jokowi menginginkan pengadaan barang dan jasa itu 100 persen dari produk dalam negeri.

Pilihan editor: Gerindra Sebut Duet Kaesang-Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah Perlu Dipertimbangkan

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

7 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

8 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

9 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

12 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Laporkan Situs Gerindra.org Soal Akun Fufufafa, Apa Penyebab Pelapor Gerah?

12 jam lalu

Ramai-ramai Laporkan Situs Gerindra.org Soal Akun Fufufafa, Apa Penyebab Pelapor Gerah?

Baru-baru ini, sebuah situs yang mengatasnamakan Gerindra mengunggah fakta tentang akun fufufafa tengah menjadi sorotan. Siapa saja yang melaporkan?

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

13 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

13 jam lalu

Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

Kabinet Zaken yang digembar-gemborkan Prabowo-Gibran bukanlah yang pertama di negeri ini, pada zaman Sukarno beberapa kabinet zaken pernah dibentuk.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

16 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya