TEMPO Interaktif, Ternate:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, menurut Muhanto, salah seorang staf ahlinya, telah menerima proses politik dan administrasi, yakni pembatalan pengangkatan Abdul Gafur dan Yamin Tawari sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, yang diajukan DPRD setempat. Termasuk rencana DPRD Maluku Utara untuk mengajukan sejumlah nama calon pengganti Gafur dan wakilnya itu. Sedangkan proses hukum masih menunggu hasil pemeriksaan polisi. “Ini nantinya menjadi pijakan presiden untuk mengambil keputusan,” katanya kepada wartawan, Minggu, (27/1) di Bandara Babullah Ternate. Dari proses politik dan adminstrasi telah dikaji secara detail untuk direkomendasikan ke Presiden. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Rustam Konoras menegaskan, proses politik terhadap gubernur terpilih telah selesai dengan keputusan 28 November 2001. Isinya membatalkan proses pemilihan Abdul Gafur dan Yamin Tawari, kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan 5 Juli 2001 lalu. “Proses hukum bukan lagi menjadi urusan DPRD. Yang jelas, keputusan politik sudah selesai. Gafur dan Yamin batal,” tandasnya. Karena itu katanya, DPRD telah pula mengagendakan pemilihan ulang dengan menetapkan dua pasangan calon masing-masing pasangan Thaib Armayin-Yamin Waisale dan Arifin Raimadoya-Amin Drakel. Kedua pasangan itu katanya, telah dikonsultasikan ke Presiden, tinggal menunggu keputusan Presiden untuk dilakukan pemilihan ulang. Sementara itu Kapolda Maluku Brigjen Polisi Sunarko DA mengatakan, polisi akan mengembangkan, khususnya dalam mencari tersangka. Ditanya kemungkinan kasus Abdul Gafur akan diserahkan ke Polda Maluku, Sunarko mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Mabes Polri. Jika ada perintah Mabes, kasus ini ditangani Polda, pihaknya akan mengembangkan dengan tetap mengutamakan profesionalisme dan penegakan hukum. Sedangkan, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Muhammad Sahafin kini masih ditahan Polres Maluku Utara. Menurut Kapolres Maluku Utara Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teguh Budi Prasojo, Surat izin pemeriksaan terhadap wakil rakyat itu sudah diterimanya dari Mendagri sejak 7 Desember 2001. Penahanan itu dilakukan polisi karena beberapa kali dipanggil, Sahafin selalu mangkir. Polisi pun terpaksa menjemputnya saat ia tiba di Ternate pada 6 Januari 2002 dan kini masih ditahan polisi. Muhammad Sahafin diperiksa berkaitan dengan pengakuannya menerima suap sebesar Rp 66 juta dari Abdul Gafur. Kepala Satuan Serse Polres Maluku Utara Inspektur Satu Polisi Y. Ardiyanto, mengatakan pihaknya telah menyita dan menahan sejumlah barang bukti. Diantaranya berupa sisa uang Rp 8 juta pemberian Abdul Gafur serta sejumlah dokumen lain, termasuk hasil rekaman pembicaraan. Sahafin, kata Ardiyanto, masih diperiksa sebagai saksi. Karena belum tuntasnya pemeriksaan, Sahafin, yang juga anggota Fraksi Partai Golkar itu terpaksa mengurungkan niatnya untuk berangkat haji (Rachman Samiun-Tempo News Room)