TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md melalui akun media sosial X pribadinya mengunggah tanggapannya mengenai pemecatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP. Calon wakil Presiden nomor urut 3 ini juga mengkritik gaya hidup komisioner KPU.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita selanjutnya," tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Ahad, 7 Juli 2024 pukul 22.30 WIB.

Hasyim Asy'ari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) karena kasus pelecehan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, perempuan berinisial CAT.

Mahfud menyinggung obrolan pembahasan dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP. "Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas mewah ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan. Juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," ujar unggahan tersebut.

Mahfud meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak diam saja dan perlu bertindak karena KPU dituding tidak layak menjadi lembaga penyelenggaraan Pilihan Kepala Daerah atau Pilkada. "Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tuturnya.

Mahfud juga meminta penggantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November 2024 mendatang.

"Ada vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain' ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," tuturnya.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD, dia menilai kritikan tersebut sebagai masukan kepada lembaganya.

"Tapi pada intinya kami memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi yang melibatkan penyelenggara. Apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi perhatian kami, ya tentu kami perbaiki yang kurang," kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juni 2024.

Dia mengatakan KPU bakal mempertahankan apa yang dinilai baik dan meninggalkan yang buruk. "Jadi kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa kami semua harus profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran menjelang pelaksanaan Pilkada," tuturnya.

Afifuddin menyebut soal mobil dinas, komisioner mendapatkan fasilitas 2 saja. "Satunya kan mobil lama ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan," ujarnya.

Menurutnya, dia pernah menanyakan soal fasilitas jangan sampai melanggar aturan. Afifuddin tidak menjawab soal kritik jet pribadi yang dipakai untuk ke tempat asusila. Menurutnya fasilitas jet dipakai untuk kebutuhan penyediaan logistik Pemilu 2024 lalu.

"Selama itu dilakukan untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau karena waktu sangat mepet. Pertaruhannya kan kalau barang tidak bisa terkirim dan seterusnya," ujarnya.

Afifuddin mengaku tidak paham soal tudingan pemakaian jet pribadi untuk ke tempat asusila. "Kalau soal yang berkaitan dengan putusan DKPP sekali lagi saya tidak mengomentari hal-hal yang sifatnya bukan kelembagaan," ujar dia.

Afifuddin menepis komisioner KPU mendapat fasilitas 3 mobil mewah.

"Dua (mobil) yang nempel di kami. Satunya mobil lama pelat merah itu yang bisa dipakai jajaran lain," ujarnya.

Pilihan Editor: Riwayat Pendidikan Hasyim Asyari, Pernah Jadi Ketua OSIS dan Belajar di Pesantren