Pengamat Yakin Jokowi Akan Ditinggal Parpol Pendukung setelah Prabowo Dilantik

Reporter

Magang KJI

Editor

Imam Hamdi

Jumat, 5 Juli 2024 07:47 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan pengaruh politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan redup setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Dia pun yakin Jokowi akan mulai ditinggalkan partai-partai pendukungnya.

"Saya yakin betul, pasca 20 Oktober mereka (partai pendukung) akan geser," kata Muradi saat dihubungi Tempo, Kamis, 4 Juli 2024.

Menurut Muradi, latar belakang Prabowo sebagai militer membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang cenderung formal. Prabowo pun akan enggan terus-menerus manut kepada Jokowi.

"Pak Prabowo itu kan orangnya formal banget. Tertib dan formal. Dia tidak akan terus-terusan mendengarkan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi tidak lagi Presiden,” ujarnya.

Prabowo sempat mewacanakan akan membentuk Presidential Club setelah dirinya resmi melenggang ke istana. Klub informal ini akan jadi ajang mantan presiden berbagi pandangan untuk pemerintahan baru.

Advertising
Advertising

Meski relasi Prabowo dan Jokowi akan terawat lewat forum pensiunan kepala negara itu, kata Muradi, ini tidak berarti Prabowo akan mengikuti arahan Jokowi.

Prabowo dan Jokowi punya pengalaman pahit. Muradi menuturkan, masa-masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, Prabowo sempat bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini.

Prabowo meminta Luhut agar tak mendukung Jokowi. Ia ragu dengan kapabilitas mantan Wali Kota Solo itu memimpin negeri seraya mendampratnya dengan sebutan "sopir andong". Cerita ini juga pernah disampaikan politikus PDI-P, Panda Nababan.

"Lihat saja perlakuan Pak Prabowo waktu 2014 ke Pak Jokowi. (Dikatain) sopir andong, tukang angkot, diomongin begitu," kata Muradi

Menurut Muradi, sikap Prabowo yang mengomentari Jokowi dengan sebutan-sebutan yang merendahkan ini menunjukkan bahwa mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu akan tetap mempertahankan jarak formal.

Sikap Prabowo yang militeristik ini juga akan membuat dirinya sulit diintervensi oleh Jokowi. "Kekhawatiran banyak orang bahwa beliau akan tetap melakukan upaya intervensi, bukan perkara gampang, tapi mungkin itu akan dilakukan juga," kata Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran ini.

Pertanyaan penting menurut Muradi adalah apakah aparatur negara akan tetap loyal kepada Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Muradi memprediksi aparat keamanan, termasuk polisi, TNI, dan intelijen, pasti hanya akan loyal kepada pemerintahan baru Prabowo.

Selain itu, Muradi mencatat Partai Gerindra mulai intens menggalang koalisi dengan partai politik lain untuk Pilkada 2024 dan mulai menonjolkan jagoannya dari kader partai untuk maju. Di Jawa Tengah, misalnya, Gerindra mengusung Ketua Dewan Pengurus Daerah partai tersebut, Sudaryono, untuk maju pada Pemilihan Gubernur.

Muradi melihat ini sebagai tanda bahwa Gerindra ingin mengorkestrasi dinamika politik ke depan. "Jadi saya bilang, per tanggal 20 Oktober nanti, semua yang kemudian menjadi bagian dari Pak Jokowi akan bergeser. Itu alamiah politik saja," katanya.

ALPIN PULUNGAN

Pilihan editor: LBH APIK Minta Undip dan Mendikbudristek Pecat Hasyim Asy'ari sebagai Dosen

Berita terkait

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Bertolak ke IKN, Hadiri Nusantara TNI Fun Run

13 jam lalu

Presiden Jokowi Bertolak ke IKN, Hadiri Nusantara TNI Fun Run

Presiden Jokowi bertolak menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

13 jam lalu

Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

Perseteruan di tubuh Kadin terus berlanjut. Kubu Anindya Bakrie bantah pernyataan Arsjad Rasjid bahwa akan ada Munas setelah pelantikan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 jam lalu

Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnkaer) merumuskan kebijakan ketenagakerjaan nasional di pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap TNI Berbenah di Tengah Ancaman Siber dan Memanasnya Tensi Geopolitik

15 jam lalu

Jokowi Harap TNI Berbenah di Tengah Ancaman Siber dan Memanasnya Tensi Geopolitik

Presiden Jokowi mengingatkan tantangan global dan kesiapsiagaan bagi TNI.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Mengaku Belum Ada Panggilan

15 jam lalu

Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Mengaku Belum Ada Panggilan

Roy Suryo justru senang dilaporkan ke polisi karena tindakan itu bisa memperjelas siapa sesungguhnya pemilik akun Fufufafa.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mengaku Tak Urus Kabinet Prabowo-Gibran: Hak Prerogatif Presiden

16 jam lalu

Jokowi Mengaku Tak Urus Kabinet Prabowo-Gibran: Hak Prerogatif Presiden

Jokowi menegaskan bahwa pembahasan mengenai kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Ancam Geruduk Bareskrim Jika Lambat Memproses Roy Suryo

16 jam lalu

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Ancam Geruduk Bareskrim Jika Lambat Memproses Roy Suryo

Pasukan Bawah Tanah Jokowi melaporkan Roy Suryo karena menyebut Fufufafa 99 persen adalah Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Aplikasi Temu 3 Kali Gagal Daftar Merek di Indonesia, Aturan tentang Jaminan Ojol Diminta Segera Disahkan?

17 jam lalu

Terkini: Aplikasi Temu 3 Kali Gagal Daftar Merek di Indonesia, Aturan tentang Jaminan Ojol Diminta Segera Disahkan?

Aplikasi Temu telah tiga kali berusaha mendaftarkan merek di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan pendaftaran ulang.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Rumusan Kabinet dan Nomenklatur Pemerintahan Prabowo Masih Dinamis

19 jam lalu

Gerindra Sebut Rumusan Kabinet dan Nomenklatur Pemerintahan Prabowo Masih Dinamis

Kabinet pemerintahan Prabowo nantinya disinyalir menjadi kabinet pemerintahan dengan jumlah kementerian lebih banyak.

Baca Selengkapnya