Brain Cipher Buka Kunci Server PDNS secara Gratis

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Imam Hamdi

Kamis, 4 Juli 2024 11:35 WIB

Peretas Akan Rilis Kunci Dekripsi Akses PDNS. (X/Brain Cipher)

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok hacker ransomware Brain Cipher akan membuka kunci Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang telah mereka retas. Informasi itu disampaikan akun media sosial X @stalthmole_int. Dalam unggahannya, akun tersebut memberikan informasi bahwa peretas akan memberikan kunci untuk dekripsi akses PDNS yang mereka retas secara gratis.

"Brain Cipher mendustribusikan kunci dekripsi secara gratis. Mereka merilis pertanyaan tambahan di situs web gelap dengan jawaban tujuh pertanyaan populer termasuk alasan penyerangan terhadap pusat data, ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kesabarannya dan lain-lain," kata @stealthmole_int dalam unggahan pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 20.47 WIB.

PDNS diretas sejak 20 Juni 2024 lalu dan berimbas terhadap 210 server milik lembaga dan instansi baik pusat maupun nasional. Bahkah peretasan ini menyasar lembaga-lembaga penting negara seperti INAFIS Polri, Bais TNI, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud), Ditjen Imigrasi dan lainnya.

Indonesia juga sempat diminta untuk membayar USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar agar data tersebut kembali, namun pemerintah Indonesia menolaknya.

Akun Fusion Intelligence Center @StealthMole tersebut sudah centang biru dan sering membagikan informasi seputar dark web atau pasar gelap dan lainnya.

Unggahan itu berupa tangkapan layar pernyataan dari yang diduga hacker PDNS. Dalam foto yang dibagikan ada logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Advertising
Advertising

"Sekarang kami akan menjawab pertanyaan paling populer," denujuab isi tangkapan layar pernyataan yang diduga hacker tersebut.

Isi pernyataan mereka yakni.

1. Kami secara mandiri mengambil keputusan seperti itu, tidak memerlukan intervensi dari layanan khusus dan lembaga penegak hukum.

2. Tidak, tidak ada kesalahpahaman dalam tim kami. Kami adalah tim hebat yang semua orang mendukung keputusan ini.

3. Ini adalah kali pertama dan terakhir korban menerima kunci secara gratis. -Selamat datang di obrolan. Kami tidak sedang menawar.

4. Mengapa kami menyerang pusat data ? Seperti yang Anda ketahui, pusat data adalah industri teknologi tinggi yang membutuhkan investasi besar, dan setiap orang yang menjalankan bisnis ini harus mengetahui hal ini. 99 dari 100 perusahaan tersebut harus membayar jika mereka berada dalam situasi tanpa harapan. Dalam kasus ini, serangannya sangat mudah sehingga kami hanya memerlukan sedikit waktu untuk membongkar data dan mengenkripsi beberapa ribu terabyte informasi.

5. Kami menyimpulkan bahwa perundingan menemui jalan buntu ketika pihak kedua mengalihkan akses ke perundingan tersebut kepada pihak ketiga atau artinya mereka tidak akan mengatakan apa-apa lagi.

6. Kami berterima kasih kepada warga atas kesabaran mereka.

7. Kesimpulan selebihnya bisa Anda ambil sendiri, jangan percaya media. Perhatikan hanya mereka yang 'menepati janjinya'.

"Kesimpulannya, kami akan menunggu pihak kedua secara resmi mengonfirmasi bahwa kuncinya berfungsi dan data dipulihkan. Hanya setelah itu kami akan menghapus data tersebut secara permanen. Jika pihak kedua mengatakan bahwa mereka telah memulihkan datanya sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga, kami akan mempublikasikan data tersebut. (Setidaknya jangan mengacaukannya di sini)," tulis unggahan itu.

Selain itu mereka juga melampirkan 4 link tautan yang dijelaskan sebagai kunci mengunduh data PDNS yang telah diretas.

Pilihan editor: Perjalanan Karir Budi Santoso yang Dicopot jadi Dekan Fakultas Kedokteran Unair

Berita terkait

Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

3 hari lalu

Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

Warga Iran didakwa AS dengan tuduhan peretasan terhadap akun-akun email pejabatnya.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

9 hari lalu

Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

Meutya mengatakan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut sedang didalami oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

10 hari lalu

Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

Bareskrim Polri menjelaskan kronologi peretasan dan penjualan data ASN BKN yang dilakukan seorang guru honorer di Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

10 hari lalu

Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

Bareskrim Polri menangkap seorang guru honorer yang diduga membobol dan menjual data pegawai BKN di dark web

Baca Selengkapnya

DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

10 hari lalu

DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mengatakan saran DJP mengubah kata sandi untuk mencegah terjadinya kebocoran data tidak relevan.

Baca Selengkapnya

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

11 hari lalu

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

12 hari lalu

Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru diklaim pulih pada Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

12 hari lalu

Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

Menko Polhukam mengklaim pemulihan PDNS 2 sudah selesai sejak Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia

13 hari lalu

Serba-serbi Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP Warga Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data NPWP tersebut.

Baca Selengkapnya

Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

13 hari lalu

Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

Bjorka, seorang hacker, diduga bertanggung jawab atas kebocoran data 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, Gibran, Kaesang, dan pejabat lainnya.

Baca Selengkapnya