Anggota DPR Sebut Pemecatan Ketua KPU Tak Berimbas pada Pilkada 2024

Rabu, 3 Juli 2024 20:24 WIB

Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di kantor DKPP, Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Yanuar Prihatin, memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 tidak akan terimbas pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari.

Yanuar mengatakan, penyelenggaraan pilkada telah tertata dengan cukup baik. Bahkan mekanismenya juga sudah berjalan hingga hari ini, baik di KPU tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

"Tahap pendataan pemilih dan yang lain kan sudah berjalan. Artinya tidak akan mengganggu," kata Yanuar saat dihubungi, Rabu, 3 Juli 2024.

Menurut Yanuar, pemerintah juga telah berulang kali menyelenggarakan pilkada. Dengan hal tersebut, ia yakin bahwa pemerintah telah kenyang pengalaman, khususnya dalam menghadapi situasi seperti ini.

"Kan sudah tertata, sudah berulang kali dilakukan. Jadi enggak terlalu berpengaruh," ujar politikus PKB itu.

Advertising
Advertising

Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP membacakan putusan kasus pelanggaran etik Ketua KPU, Hasyim Asy'ari atas dugaan pelecehan seksual. DKPP menyatakan, Hasyim terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT.

"Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan pelanggan etik, Rabu, 3 Juli 2024.

Dalam putusan itu, Heddy memberi sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujarnya.

Mengenai pengganti Hasyim, Yanuar mengatakan, DPR akan segera menyiapkan nama penggantinya. DPR bakal menunjuk nama lain yang masuk dalam daftar 14 nama calon Anggota KPU periode 2022-2027.

"Enggak ada pembentukan panitia. Otomatis diambil dari nomor urut berikutnya," kata Yanuar.

Nantinya, DPR akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri ihwal tindaklanjut keputusan DPR dalam hal penunjukan calon. Namun, Yanuar belum dapat memastikan kapan agenda dengan Kemendagri tersebut bakal dilaksanakan. "Kami upayakan dalam waktu dekat," ujar dia.

Adapun, pada Februari 2022, DPR telah menetapkan sebanyak 14 nama calon Anggota KPU yang lolos kualifikasi Tim Pansel KPU-Bawaslu. Empat belas nama tersebut, ialah August Mellaz; Mochamad Afifuddin; Muchamad Ali Safa'at; Parsadan Harahap; Viryan; Yessy Yatty Momongan; Yulianto Sudrajat; Betty Epsilon Idroos; Dahliah; Hasyim Asy'ar; I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi; Idham Holik; Iffa Rosita; dan Iwan Rompo Banne.

Pilihan Editor: DPR Jelaskan Mekanisme Penggantian Ketua KPU yang Dipecat DKPP

Berita terkait

Politik Sepekan: Pelantikan DPR-DPD, Penetapan Pimpinan MPR hingga Tema Debat Perdana Pilgub DKI

22 menit lalu

Politik Sepekan: Pelantikan DPR-DPD, Penetapan Pimpinan MPR hingga Tema Debat Perdana Pilgub DKI

Berita politik sepekan ini diwarnai oleh momen pelantikan anggota DPR dan DPD terpilih periode 2024-2029, pelantikan pimpinan MPR, penambahan komisi di DPR, rencana pertemuan Megawati-Prabowo, hingga pengumuman tema debat perdana Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Suswono Soal Tak Boleh Gunakan Singkatan Saat Debat Pilkada: Terlalu Naif Kalau Sekadar Menjebak

8 jam lalu

Suswono Soal Tak Boleh Gunakan Singkatan Saat Debat Pilkada: Terlalu Naif Kalau Sekadar Menjebak

Cawagub nomor urut 1 Suswono mengatakan sudah sewajarnya singkatan tak digunakan saat debat Pilkada Jakarta, sebab bisa menimbulkan perbedaan makna.

Baca Selengkapnya

Kontras Minta DPR 2024-2029 Tolak Pembahasan 4 RUU

11 jam lalu

Kontras Minta DPR 2024-2029 Tolak Pembahasan 4 RUU

Kontras meminta anggota DPR periode 2024-2029 menolak pembahasan empat RUU karena disusun terburu-buru dan jauh dari kepentingan publik.

Baca Selengkapnya

Dasco Sebut DPR akan Terima Jumlah Kementerian Prabowo pada 13 Oktober

12 jam lalu

Dasco Sebut DPR akan Terima Jumlah Kementerian Prabowo pada 13 Oktober

Dasco menyebutkan DPR akan menerima jumlah kementerian baru pada 13 Oktober. Dia tak bisa memastikan jumlah kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Tidak akan Dapat Tunjangan Perumahan

13 jam lalu

Pimpinan DPR Tidak akan Dapat Tunjangan Perumahan

Tunjangan perumahan hanya diberikan kepada para anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Berapa Tunjangan Perumahan Anggota DPR 2024-2029 yang Tak Dapat Rumah Dinas?

13 jam lalu

Berapa Tunjangan Perumahan Anggota DPR 2024-2029 yang Tak Dapat Rumah Dinas?

Memprediksi besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI 2024-2025 yang tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas.

Baca Selengkapnya

Segini Gaji Anggota DPR Verrell Bramasta yang akan Disumbangkan ke Masyarakat

14 jam lalu

Segini Gaji Anggota DPR Verrell Bramasta yang akan Disumbangkan ke Masyarakat

Aktor Verrell Bramasta Fadilla Soedjoko mengatakan akan menyumbangkan gaji tahun pertamanya ke masyarakat. Berapa gaji anggota DPR?

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Minta Para Hakim Batalkan Rencana Mogok Kerja

14 jam lalu

Pimpinan DPR Minta Para Hakim Batalkan Rencana Mogok Kerja

DPR berjanji akan memperjuangkan kenaikan gaji hakim.

Baca Selengkapnya

Setjen DPR: Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Berbeda Tiap Tahun

14 jam lalu

Setjen DPR: Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Berbeda Tiap Tahun

Jumlah tunjangan perumahan untuk anggota DPR akan berbeda tiap tahunnya. Untuk tahun ini belum diputuskan besarannya.

Baca Selengkapnya

Aliansi BEM Bertemu Kapolda Banten, Berharap Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

15 jam lalu

Aliansi BEM Bertemu Kapolda Banten, Berharap Polri Netral untuk Ciptakan Pilkada Damai

Mahasiswa mengingatkan agar kepolisian tetap netral sehingga tercipta pilkada yang kondusif.

Baca Selengkapnya