TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok peretas Brain Chiper sebagai pelaku aksi serangan siber jenis ransomware telah meminta maaf pada masyarakat Indonesia Selasa, 2 Juli 2024. Mereka diketahui menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada Kamis, 20 Juni 2024.

Melalui situs yang beredar di media sosial dan dibagikan ulang oleh akun X @stealthmole_int, mereka berjanji akan memberikan kunci data PDNS yang terbelunggu dan tidak dapat diakses.

Staf Khusus Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia), Fauzul Azhim Bin Fakhrurazi menilai permintaan maaf dari hacker merupakan peringatan terhadap pemerintah Indonesia. "Ini merupakan peringatan keras terhadap pemerintah untuk bekerja secara meritokrat," kata dia kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2024.

Artinya, seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin seharusnya memiliki kemampuan yang mumpuni. Fauzul mengatakan pemerintah harus memaksimalkan kinerja tidak hanya pada bidang keamanan siber, tetapi di setiap bidang pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Seharusnya, kata Fauzul, seluruh jajaran pemerintah melek atas fenomena siber dan berlomba untuk menunjukkan kinerja terbaik di segala bidang.

PPI Dunia mendorong pemerintah untuk segera memulihkan akses layanan yang terdampak serangan ransomware pada PDNS 2, serta lebih meningkatkan keamanan sistem informasi nasional.

Fauzul mengatakan pemerintah Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil menangani ancaman siber, misalnya Belgia.

Belgia, kata Fauzul, telah membuktikan sistem keamanan mereka dengan infrastruktur digital yang kuat dan responsif. Negara ini telah menerapkan strategi keamanan siber yang komprehensif, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan investasi yang signifikan dalam teknologi keamanan.

PPI Dunia menilai tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia saat ini masih memiliki banyak kelemahan. "Tidak memiliki data cadangan yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki risiko terhadap hilangnya data masyarakat Indonesia," ucap Fauzul.

Saat serangan terjadi, Fauzul menilai pemerintah kurang menunjukkan kesiapan dan respons cepat terhadap strategi keamanan siber nasional. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber, serta penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih.

Pilihan editor: KPU Tetapkan Batas Usia Cagub 30 Tahun Sejak Pelantikan, Pengamat: Tidak Sah