Hal-hal yang Bakal Dilakukan Kemenko Polhukam Pasca-Serangan Siber di PDNS

Senin, 1 Juli 2024 14:46 WIB

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan, pihaknya akan meningkatkan keamanan pasca-serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Hadi menyebut, Kemenko Polhukam akan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam upaya tersebut.

"BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan," kata Hadi saat menggelar konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.

Hadi menargetkan permasalahan data ini dapat diselesaikan pada Juli sesuai permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Hadi juga menyampaikan, pihaknya akan mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRE) yang akan dimonitor oleh BSSN.

Advertising
Advertising

Hadi juga menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Kemenko Polhukam untuk meninjau kembali peraturan presiden terkait dengan operasional siber agar memudahkan komando kendali jika terjadi permasalahan.

"Kami juga mengimbau kepada user agar penggunaan password oleh para user harus tetap hati-hati, tidak sembarang," ujarnya.

Tak sampai di situ, Hadi menjelaskan bahwa BSSN bisa mengetahui user yang selalu menggunakan password berdasarkan hasil pemeriksaan secara forensik.

"Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh BSSN, oleh aparat, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya.

Adapun Kemenko Polhukam menggelar rapat koordinasi atau rakor tingkat menteri hari ini pukul 10.00 secara tertutup. Pertemuan itu berhubungan dengan penggantian PDNS 2 yang diserang ransomware.

Dalam rapat terbatas itu turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian. Selain itu, juga dihadiri Direktur Utama PT Telkom Ririek Adriansyah.

Sebelumnya, Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di PDNS 2 Surabaya tidak bisa dipulihkan. Lumpuhnya PDNS 2 ini terjadi karena serangan Ransomware sejak Kamis, 20 Juni 2024.

"Data yang kena (serangan Ransomware) tidak bisa dipulihkan lagi," kata Herlan di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Ia mengklaim, pihaknya bersama dengan BSSN, Kominfo, Bareskrim, dan sejumlah tenant layanan pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | NOVALI PANJI NUGROHO

Pilihan Editor: Menteri Hadi Tjahjanto Targetkan Serangan terhadap PDN Berakhir Juli Ini

Berita terkait

Seluk-beluk Peretasan: Inilah Anatomi Keamanan dan 8 Serangan Siber

2 jam lalu

Seluk-beluk Peretasan: Inilah Anatomi Keamanan dan 8 Serangan Siber

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi dan internet, ancaman serangan siber juga semakin canggih dan beragam.

Baca Selengkapnya

Ramai soal PDN Diretas, Bos BNI Pastikan Keamanan Data Nasabah

2 jam lalu

Ramai soal PDN Diretas, Bos BNI Pastikan Keamanan Data Nasabah

Dirut BNI Royke Tumilaar memastikan keamanan data para nasabahnya, di tengah kegusaran masyarakat Indonesia akan serangan ransomware pada PDN.

Baca Selengkapnya

6 Tips Tidak Terkena Ransomware, Jangan Klik Link Sembarangan

4 jam lalu

6 Tips Tidak Terkena Ransomware, Jangan Klik Link Sembarangan

Ransomware dapat mengunci data lalu membuatnya tidak dapat diakses. Untuk itu, pengguna perlu mengetahui tips tidak terkena ransomware.

Baca Selengkapnya

Sindir Budi Arie Ihwal Penanganan PDNS yang Diretas, DPR: Ini Masalah Besar, Jangan Tanggapi dengan Guyonan

7 jam lalu

Sindir Budi Arie Ihwal Penanganan PDNS yang Diretas, DPR: Ini Masalah Besar, Jangan Tanggapi dengan Guyonan

Anggota Komisi Pertahanan DPR Sukamta mempertanyakan upaya pemulihan Pusat Data Nasional pascaperetasan. Minta Budi Arie tak tanggapi dengan guyon.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam: PPATK Sudah Serahkan Rekening Mencurigakan Judi Online ke Bareskrim Polri

7 jam lalu

Menkopolhukam: PPATK Sudah Serahkan Rekening Mencurigakan Judi Online ke Bareskrim Polri

Menkopolkam Hadi Tjahjanto mengatakan PPATK telah menyerahkan sejumlah rekening yang dicurigai terkait aktivitas judi online kepada penyidik Bareskrim Polri.

Baca Selengkapnya

Begini Tanggapan DPR Usai Dirjen Aptika Semuel Abrijani Mundur dari Jabatan

8 jam lalu

Begini Tanggapan DPR Usai Dirjen Aptika Semuel Abrijani Mundur dari Jabatan

DPR menanggapi mundurnya Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan usai kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2

Baca Selengkapnya

Satgas BLBI Serah Terima Penggunaan Aset Senilai Rp2,77 Triliun ke Kementerian dan Lembaga

8 jam lalu

Satgas BLBI Serah Terima Penggunaan Aset Senilai Rp2,77 Triliun ke Kementerian dan Lembaga

Sejak 2021 satgas BLBI telah mengumpulkan aset melalui penagihan mencapai Rp38,2 triliun.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Ransomware, Cara Kerja, dan Jenis-Jenisnya

8 jam lalu

Mengenal Apa Itu Ransomware, Cara Kerja, dan Jenis-Jenisnya

Baru-baru ini, Pusat Data Nasional (PDN) terkena ransomware yang mengakibatkan data penting hilang. Lalu, apa itu ransomware? Ini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam: Satgas Bisa Sita Uang di Rekening yang Terindikasi Judi Online

9 jam lalu

Menko Polhukam: Satgas Bisa Sita Uang di Rekening yang Terindikasi Judi Online

Satgas akan memberikan daftar siapa saja yang tersangkut judi online di lingkaran Pemda.

Baca Selengkapnya

Perburuan Aset Tommy Soeharto Belum Tuntas, Satgas BLBI Akan Diperpanjang

10 jam lalu

Perburuan Aset Tommy Soeharto Belum Tuntas, Satgas BLBI Akan Diperpanjang

Pemerintah berencana memperpanjang masa kerja Satgas BLBI setelah 31 Desember 2024.

Baca Selengkapnya