TEMPO.CO, Jakarta - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan jumlah perkara rasuah yang ditangani lembaganya sepanjang 2024. Menurut Nawawi, KPK telah menetapkan setidaknya seratus tersangka korupsi dalam lima bulan pertama tahun ini.

Angka tersebut dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI untuk membahas evaluasi kinerja KPK. “Penanganan perkara TPK (tindak pidana korupsi) 2024, per 31 Mei 2024 ada 93 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, dengan 100 tersangka,” kata Nawawi dalam rapat di kompleks parlemena Senayan, Jakarta pada Senin, 1 Juli 2024.

Dari seratus tersangka tersebut, Nawawi mengatakan mayoritas adalah pejabat negara. Di antara mereka ada pejabat eselon I hingga eselon IV. Selain itu, Nawawi juga menyampaikan bahwa kasus korupsi paling banyak adalah yang terkait pengadaan barang dan jasa dengan total 43 kasus.

Nawawi mengatakan KPK telah melakukan 26 penyelidikan, 93 penyidikan, dan 53 penuntutan. Selain itu, ada 61 perkara yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap dan 50 perkara lainnya yang telah dieksekusi.

Nawawi juga melaporkan bahwa KPK telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 296,5 miliar per 31 Mei 2024. “KPK terus mengoptimalkan pengembalian aset hasil TPK ke kas negara, di antaranya dengan meningkatkan asset tracing, uang pengganti, dan pengelolaan barang sitaan agar terjaga nilai ekonomisnya,” ujar dia.

Namun, kata Nawawi, masih ada permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK. Dia berujar salah satu masalahnya adalah minimnya komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi. “Komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukan masih banyak TPK di daerah,” kata Ketua KPK pengganti Firli Bahuri itu.

Selain itu, Nawawi juga menyampaikan bahwa hubungan antarlembaga penegak hukum juga mengalami permasalahan. “Selanjutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan,” ucap Nawawi.

Pilihan Editor: Survei LSI Sebut Efek Jokowi Masih Kuat di Jawa Tengah, Begini Kata Hasto PDIP