TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, meminta perguruan tinggi untuk memundurkan tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sampai proses seleksi penerima selesai. Hal ini terutama bagi mahasiswa yang baru saja diterima lewat jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP dan Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT tahun 2024.

“Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah ongoing dan pendaftar KIP Kuliah baru,” ucap Suharti melalui keterangan tertulis pada Senin, 1 Juli 2024.

Perguruan tinggi juga diminta menyesuaikan lini masa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Upaya itu untuk memastikan calon mahasiswa tidak kehilangan hak dalam mengikuti seleksi penerima KIP Kuliah.

Imbauan itu termaktub dalam surat Kemendikbudristek bernomor Manual.065/A.J5/LP.01 01/2024 yang dikirim ke Pemimpin Perguruan Tinggi serta Kepala LLDIKTI Wilayah I hingga XVII. Kebijakan itu muncul karena sistem KIP Kuliah terkendala, akibat dari serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Kemendikbudristek menjamin pendaftaran KIP KIP Kuliah 2024 akan tetap berlangsung, guna memberi kesempatan bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar atau yang belum pernah mendaftar. Adapun pendaftarannya dibuka kembali pada 29 Juli hingga 31 Oktober 2024 melalui link https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

Selain itu, melalui link dan tenggat waktu tersebut, mahasiswa baru yang sudah mendaftar harus mengklaim ulang akun KIP Kuliah. Pendaftar dapat masuk menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor induk siswa nasional atau NISN. Selanjutnya, mereka harus mengunggah kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP Kuliah.

Suharti menjelaskan proses pemindahan dan pemulihan sistem KIP Kuliah saat ini membutuhkan waktu. Termasuk rekonfigurasi interkoneksi sistem KIP Kuliah dengan sistem lain. Ia berjanji sistem akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat 29 Juli 2024.

Pilihan Editor: Survei LSI Sebut Efek Jokowi Masih Kuat di Jawa Tengah, Begini Kata Hasto PDIP