TEMPO.CO, Bandung – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah mengklaim pemerintah Jawa Barat tidak terdampak serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). “Aman, enggak ada masalah, kami tidak menyimpan di sana,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 Juni 2024.

Ika mengatakan, pemerintah Jawa Barat memiliki pusat data yang terpisah. Ia mengaku pusat data Jawa Barat berada di Jawa Barat. Namun ia tidak merincinya. Ika mengatakan, secara aturan untuk pusat data tidak boleh disimpan di luar negeri.

“Toh secara teknologi kita sudah mampu dan kita simpan di dalam dan dari sisi anggaran kalau disimpan di luar negeri mahal. (Server di dalam negeri) dari sisi akses juga lebih mudah,” kata dia.

Ia menjelaskan pusat data tersebut sudah berdiri sejak lama. Bahkan, kata dia, kapasitasnya juga telah diperbesar pada 2017. Ika mengatakan, tidak ada kewajiban untuk menyimpan data di pusat data nasional. Yang diwajibkan itu menyediakan jaringan intra perintah.

“Kita itu wajib menyediakan jaringan intra pemerintah, pusat menyediakan, provinsi juga menyediakan untuk kabupaten/kota. Pusat-pusat data yang dikelola oleh daerah yang tersebar itu semuanya harus terhubung ke pusat data nasional dari sisi jaringan intra pemerintah dan juga aplikasi juga harus saling terintegrasi, ada inter operabilitas,” kata Ika.

Ika mengatakan, daerah bisa memiliki pusat data sendiri asal terjamin keamanan manajemen, sumber daya manusia, hingga teknologinya. Pemerintah Jawa Barat memiliki Computer Security Incident Resnponse Team (CISRT) dan Jabar Seurity Opertional Center (SOC) yang tugasya mengawasi seluruh aktivitas internet jaringan pemerintah provinsi.

“Kerjanya tiap hari melototin apakah ada malicious activity, aktivitas yang mencurigakan atau tidak dan saya selalu dilapori,” kata dia.

Ika mengaku serangan siber yang menyasar pusat data Jawa Barat relatif sering terjadi. Menurut dia, serangan bisa terjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan. "Kami memblokir IP ini. Serangan bisa dari Indonesia atau dari luar negeri,” kata dia.

Ika mengatakan, pada prinsipnya semua yang terhubung ke internet tidak terjamin aman. Apalagi, kini teknologi sudah semakin canggih. Maka itu perlu ada keamanan berlapis. “Kami sudah pasang firewall berlapis-lapis karena namanya kejahatan selalu lebih canggih. Tentu harus siap memitigasinya,” kata dia.

Ika mengaku sempat berkomunikasi dengan BSSN terkait serangan PDNS Surabaya pada 20 Juni 2024 lalu. Hal itu terkait dengan empat kabupaten/kota di Jawa Barat yang diketahui menyimpan data di PDNS Surabaya.

BSSN, kata Ika, sempat meminta bantuan Pemprov Jawa Barat memantau hal itu. Namun, Ika menolak merinci daerah mana yang terimbas serangan itu. Ika mengklaim tidak mendapat laporan terjadi gangguan sistem pada empat kabuapten/kota tersebut.

“Memang ada 4 kabupaten/kota yang nyimpan di sana, terdampak. Tapi saya belum mendapat laporan apakah sudah pulih atau seperti apa, saya masih menunggu,” kata dia. “Dari BSSN meminta untuk memantau juga, kemudian cross cek bagaimana kondisinya."

Ika mengatakan, kemungkinan empat daerah tersebut tidak terdampak karena data mereka yang ada di PDSN justru data cadangan. “Mungkin yang di sana itu bakcup-ya jadi enggak ada masalah,” kata dia.

“Daerah sebenarnya lebih matang untuk urusan back up kami sudah tahu itu bisa terjadi kapan pun, kita sudah memitigasinya,” kata Ika.

Pilihan Editor:Gugat Batas Usia Capim KPK, Novel Baswedan Ragu MK Gelar Sidang Sebelum Pendaftaran Ditutup