INFO NASIONAL - Optimalkan pemanfaatan Rest Area Gunung Mas Puncak, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu bersama jajaran Satpol PP Kabupaten Bogor laksanakan penataan secara humanis terhadap para pedagang yang berada di sepanjang jalur Puncak untuk digeser ke Rest Area Gunung Mas Puncak, pada Senin, 24 Juni 2024.

Sebagaimana diketahui, penataan pedagang di wilayah Puncak ini dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2015 pasal 12 grup G terkait penertiban pada bangunan tanpa izin.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menegaskan, bahwa pemanfaatan rest area ini sangat penting selain memberikan jaminan dalam melakukan usaha juga ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pedagang terutama para pedagang di wilayah Puncak Kabupaten Bogor.

“Pada kesempatan ini saya titip beberapa hal pertama lakukan pergeseran secara humanis. Rasanya hari ini momentum untuk kita mulai dan saya yakin warga masyarakat terutama pedagang sudah mengetahui hal ini,” kata Asmawa Tosepu.

Perlu diketahui, Rest Area Gunung Mas telah dibangun sejak 8 tahun lalu pada tahun 2017, bahkan berdasarkan dokumen DPRD bahwa pada 2005 ada perjanjian antara para pedagang dan DPRD Kabupaten Bogor para pedagang akan secara sukarela siap untuk dipindahkan dan menempati jika rest area sudah terbangun.

“Rest area sudah kami bangun, tentu harus segera dimanfaatkan jangan sampai mubazir. Saya pikir sosialisasi sudah cukup, pemberitahuan sudah, pengumuman sudah, hari ini kita dorong untuk ayo sama-sama memanfaatkan rest area ini,” ujar Asmawa Tosepu.

Lanjut Pj. Bupati Bogor minta kepada seluruh pedagang kawasan Puncak untuk memahami penggeseran ini bukan hanya dalam rangka ketertiban umum, tetapi juga untuk estetika kawasan Puncak. Karena kawasan Puncak ini adalah kawasan menjadi ikon Kabupaten Bogor, sehingga mari sama-sama jaga estetikanya, keasriannya termasuk dalam rangka mengurangi terjadinya kemacetan di kawasan Puncak ini.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, kepada seluruh jajaran yang sudah terlibat dalam proses ini mulai dari awal perencanaan, sosialisasi, hingga kegiatan penertiban hari ini.

“Penertiban ini kami lakukan bukan hanya dilakukan di kawasan Puncak saja, tapi akan terus kami lakukan ke seluruh wilayah Kabupaten Bogor terutama terhadap bangunan tanpa izin. Tentunya akan kami lakukan secara humanis, karena kawasan-kawasan lain juga membutuhkan kehadiran kita seperti ini. Itulah tugas pemerintah salah satunya adalah menjadi regulator memastikan lahirnya ketertiban di tengah-tengah masyarakat,” katanya.