INFO NASIONAL - Pemerintah Kota Cilegon punya cara sendiri dalam mengelola sampah di wilayahnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Sabri Mahyudin, mengatakan bahkan pihaknya telah berdiskusi dengan Jepang dan Korea terkait sampah. Ternyata di sana tidak ada retribusi.

"Tapi mereka mewajibkan masyarakatnya membeli kantong kemudian memilah mana sampah organik dan anorganik. Plastik organik itu mahal," kata Sabri dalam Diskusi Nasional Peduli Sampah, Kamis, 27 Juni 2024.

Karena itu, menurut Sabri, perlu diubah pemikirannya bagaimana pendapatan ini bukan ke retribusi tapi menjual plastik organik. "Tapi pemkot dan pemerintah perlu menjamin agar plastik yang dipakai ini tidak ditiru".

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Sabri Mahyudin

Pihaknya juga berkolaborasi dengan industri di Cilegon, untuk mengumpulkan plastik kresek. Dalam satu hari pihaknya bisa mengumpulkan sebanyak 1,7 ton plastik kresek. "Mau diapain ini? Akhirnya sebagian dibuat BBM dan sebagian lagi aspal. Di sana ada Chandra Asih yang menyerapnya karena dia produksi biji plastik," ujar Sabri. Akhirnya Cilegon membangun jalan dengan aspal plastik dibantu dengan Chandra Asri.

Begitu juga dengan Pemerintah Kota Padang. Pj Wali Kota Padang Andree Halmadi Algamar mengatakan, timbulan sampah di wilayahnya mencapai 500 ton perhari. Pihaknya pun memiliki beberapa program untuk mengedukasi masyarakat mengelola sampah, yakni program Padang Bagoro, optimalisasi fungsi bank sampah, Padang Mamilah, dan rancangan Perwako tata cara pemungutan retribusi sampah.

"Kami melibatkan semua stakeholder karena kami ingin menjadikan penanganan sampah ini menjadi gaya hidup atau lifedata-style," kata Andree.

Adapun, Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengatakan, meski Kota Solok merupakan kota kecil di Sumatera Barat, tapi persoalan sampah kalau tidak dikelola secara baik akan menimbulkan masalah besar. Karena itu, pihaknya terus melakukan strategi untuk mengurangi sampah.

"Pertama kami coba dari sumbernya dulu, sumbernya ternyata dari rumah tangga, jadi kami melakukan pengurangan sampah menjadi gerakan yang terstruktur dan masif," ujarnya.

Kemudian, pihaknya mencoba memulainya dari ASN. "Kami wajibkan seluruh pimpinan OPD dan beberapa orang di bawahnya wajib membuat komposter kompos di rumahnya. Jadi itu pertama yang kami lakukan pengurangan," kata Zul.

Zul juga membuat edaran untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Dengan begitu tidak semua sampah terbuang tapi ada yang dikelola. "Ada juga sampah yang dimanfaatkan untuk covering di Semen Padang. Kami sudah kerja sama dengan Semen Padang. Harapan kami kedepannya tidak ada lagi sampah yang sampai di TPA," kata Zul.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listyarini mengatakan jika berbicara sampah itu artinya berbicara sampah yang tidak terkelola. Menurut dia, di Cimahi perusahaan sudah sangat wajib mengelola sampahnya, dan sudah ada aturannya.

Namun untuk di masyarakat, Wali Kota Cimahi telah mengatakan Cimahi harus zero to TPA di 2025. "Karena itu kami membuat roadmap yang sangat ketat agar kami bisa melakukannya. Kami punya gerakan namanya gerak ompimpah, yakni gerakan orang Cimahi pilah sampah," kata Chanifah.

Dari gerakan itu, pikhanya membentuk empat orang kader di setiap RW yang akan melakukan door to door untuk edukasi memilah sampah. "Kemudian setiap kelurahan kami lombakan dari gerak ompimpah ini dan ada pionir juaranya. Juaranya kami jadikan narasumber, dengan begitu dari gerak ompimpah kami melakukan peningkatan bank sampah," ujarnya. (*)