TEMPO.CO, Jakarta - Publik mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya buntut dari lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 yang berdampak ke ratusan instansi karena peretasan. Desakan itu muncul dari petisi yang digagas oleh SAFEnet dan dipublikasikan pada Rabu, 26 Juni 2024.

Menanggapi petisi tersebut, Budi menilai itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara. “Ah no comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya usai rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.

Budi mengaku masih fokus membereskan masalah peretasan PDN tersebut. Ia memastikan sejauh ini tidak ada kebocoran data karena serangan yang menuntut uang tebusan atau ransomware itu. "Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," ujar pendiri Projo, kelompok relawan terbesar pendukung Joko Widodo atau Jokowi, ini yang menjadi Menkominfo sejak 17 Juli tahun lalu.

Adapun petisi telah ditandatangani oleh 2.841 partisipan per Kamis sore. Selain Budi Arie, SAFEnet juga menyampaikan petisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. Mundurlah!," tulis SAFEnet dalam petisinya di change.org.

Alasan pentingnya petisi ini disebutkan karena tidak ada penjelasan situasi yang jelas kepada publik tentang apa yang sedang terjadi. Padahal, menurut SAFEnet, serangan siber beserta dampaknya termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera dan terbuka.

Pilihan Editor: Meta Tingkatkan Fitur Kacamata Pintar Ray-Ban, Bisa Rekam Video 3 Menit