TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku pengelola pusat data. BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampaknya melempar masalah tersebut ke Kominfo.

Hinsa menjelaskan masalah utama dari serangan siber Pusat Data Nasional (PDN) sementara yang ada di Surabaya, Jawa Timur. "Mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya adalah tata kelola dan tidak adanya back up data,” kata Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024.

Hinsa menjelaskan seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya diback up ke PDN pusat.

Prosedur itu, kata Hinsa, sudah termaktub dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pasal 35 ayat 2e dalam peraturan itu disebutkan, yaitu melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala. “Analoginya sebenarnya hampir sama seperti mati listrik, lalu (kita) hidupkan genset,” kata dia.

Rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo serta BSSN masih berlangsung. Adapun Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, hanya sedikit kementerian dan lembaga di daerah yang melakukan back up data. "Padahal Kominfo sudah memfasilitasi itu. Kami terus mendorong para tenant atau pengguna untuk melakukan back up. Namun kebijakan itu ada pada para tenant sendiri. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant," ujarnya.

Menteri Budi Arie melanjutkan, seandainya boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur back up. Sebab mereka juga ada keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi back up tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor.

Sekadar informasi, selain PDN sementara di Surabaya yang lumpuh karena serangan Ransomware, dua pusat data di lokasi lain, yakni Serpong dan Batam masih aktif. BSSN, Kominfo, dan Telkom telah mengisolasi koneksi dari tiap-tiap PDN sementara itu sejak serangan ransomware terjadi.

Insiden peretasan terhadap pusat data terjadi sejak 20 Juni 2024. Akibat serangan Ransomware tersebut, sebanyak total 282 tenant layanan pemerintah terdampak. Pemerintah mengklaim, kini sebanyak lima penyewa sudah berhasil. Dari ratusan penyewa yang terhenti itu, pemerintah menargetkan memulihkan sekitar 18 penyewa hingga akhir Juni 2024.

Pilihan Editor:

BSSN Sebut Hanya 2 Persen Data yang Terserang Ransomware Terback Up