Kuasa Hukum Sebut Penyitaan Ponsel Hasto Kristiyanto oleh KPK Manuver Politik

Kamis, 27 Juni 2024 18:40 WIB

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Harun Masiku, hingga saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Tim hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto yang diwakili oleh Ronny Talapessy menyebut perampasan ponsel dan buku hitam Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sarat dengan kepentingan politik. Dia menuding penyitaan itu bukan berkaitan dengan pengungkapan kasus Harun Masiku, namun justru untuk menyandera langkah politik PDIP.

"Penyitaan ini lebih terasa sebagai sebuah manuver politik ketimbang sekadar mencari Harun Masiku," kata Ronny dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Kamis, 27 Juni 2024.

Ronny menyatakan penyitaan barang-barang milik Hasto itu sangat menghambat PDIP dalam menyiapkan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024. Sebagai contoh, dia mengungkap Hasto kerap berkomunikasi membahas langkah politik dengan ponsel yang disita itu.

"Ponsel yang disita itu dipakai untuk komunikasi dengan semua pengurus partai se-Indonesia. Hari gini semua orang juga tahu pentingnya ponsel untuk menunjang kerjaan sehari-hari," ujarnya. "Sekarang dapat diakses oleh yang tidak berkepentingan dan potensi penyalahgunaan data itu selalu ada."

Berkenaan dengan buku hitam milik Hasto, Ronny menyebut buku itu berisi catatan-catatan internal ihwal organisasi dan konsolidasi partai yang berhubungan dengan pilkada serentak mendatang.

Advertising
Advertising

Tak sampai di situ, dia juga menyinggung KPK yang kerap memberi kabar soal keberadaan Harun Masiku. Menurut dia, KPK mestinya bisa melacak dengan alat-alat canggih yang dimilikinya. "Tanpa harus menyita ponsel Mas Hasto sebenarnya mudah saja bagi penyidik untuk nangkap yang bersangkutan," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menyita buku hitam milik Hasto Kristiyanto saat menggelar pemeriksaaan pada Senin, 10 Juni lalu. Penyitaan itu dilakukan usai penyidik KPK Ajun Komisaris Besar Rossa Purbo Bekti menggeledah tas milik ajudan Hasto, Kusnadi, untuk mengungkap kembali kasus Harun Masiku.

Berdasarkan temuan Majalah Tempo pekan ini, Kusnadi menyebut Hasto menanyakan ke mana buku hitam itu pergi saat perjalanan pulang dari Gedung KPK. Kusnadi mengatakan buku hitam itu berisi percakapan antara Hasto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam empat bulan terakhir.

"Salah satunya soal strategi pemilihan kepala daerah," tutur Hasto kepada Tempo di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2024.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | ERWAN HERMAWAN | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | RIKY FERDIANTO | HOTMA RADJA SIREGAR

Pilihan Editor: Gerindra dan PAN Bilang Begini soal PKS Usung Duet Anies-Sohibul

Berita terkait

KPK Arab Saudi Tangkap 155 Pejabat dalam Kasus Kasus Selama Musim Haji 2024

29 menit lalu

KPK Arab Saudi Tangkap 155 Pejabat dalam Kasus Kasus Selama Musim Haji 2024

Badan Pengawasan dan Anti-Korupsi Arab Saudi menangkap 155 pejabat pemerintah dalam kasus korupsi selama musim haji tahun ini.

Baca Selengkapnya

Daftar Rekomendasi 37 Calon Kepala Daerah yang Didukung Perindo di Pilkada 2024

1 jam lalu

Daftar Rekomendasi 37 Calon Kepala Daerah yang Didukung Perindo di Pilkada 2024

Hingga kini, total sudah ada 45 surat rekomendasi dan dukungan yang diberikan Perindo di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Survei Indikator Politik, Imam Budi Hartono Meraih Elektabilitas Tertinggi Menjelang Pilkada Depok

2 jam lalu

Survei Indikator Politik, Imam Budi Hartono Meraih Elektabilitas Tertinggi Menjelang Pilkada Depok

Dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia, nama politikus PKS Imam Budi Hartono unggul di antara calon wali kota Depok yang lainnya.

Baca Selengkapnya

Kata PDIP Soal Peluang Bentuk Poros dengan PKB di Pilgub Jakarta dan Jawa Timur

2 jam lalu

Kata PDIP Soal Peluang Bentuk Poros dengan PKB di Pilgub Jakarta dan Jawa Timur

Ketua DPP PDIP Said Abdullah bicara soal peluang partainya membentuk poros koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Upaya PDIP untuk Bisa Memenangkan Pilkada 2024

6 jam lalu

Begini Upaya PDIP untuk Bisa Memenangkan Pilkada 2024

PDIP memberikan pelatihan kepada 600 peserta. Partai ini optimistis, jika memenangkan pilkada 2024,

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi ke Polri Menjelang Pelaksanaan Pilkada 2024: Jaga Netralitas

8 jam lalu

Pesan Jokowi ke Polri Menjelang Pelaksanaan Pilkada 2024: Jaga Netralitas

Jokowi berpesan kepada Polri menjaga demokrasi agar pilkada dapat berlangsung aman jujur dan adil

Baca Selengkapnya

PDIP Tanggapi Survei LSI soal Elektabilitas Kaesang di Jawa Tengah: Pemilih Masih Cair

10 jam lalu

PDIP Tanggapi Survei LSI soal Elektabilitas Kaesang di Jawa Tengah: Pemilih Masih Cair

Said mengatakan persentase elektabilitas yang diraih Kaesang dalam survei LSI belum menonjol, apalagi banyak warga yang masih belum tentukan pilihan

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Tanah DP 0 Rupiah, Saksi Ungkap Penyesuaian Dokumen Lazim Dilakukan Setiap Pemeriksaan BPK

10 jam lalu

Korupsi Pengadaan Tanah DP 0 Rupiah, Saksi Ungkap Penyesuaian Dokumen Lazim Dilakukan Setiap Pemeriksaan BPK

Hal ini disampaikan Denan saat bersaksi di sidang korupsi proyek pengadaan tanah untuk program DP 0 Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Minta KPU Akomodasi Calon Perorangan di Pilkada Serentak

11 jam lalu

Bawaslu Minta KPU Akomodasi Calon Perorangan di Pilkada Serentak

Bawaslu merespons soal calon kepala daerah perorangan yang mendaftarkan diri ke KPU.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Menkopolhukam Fasilitasi Pertemuan Rutin dengan Polri dan Kejagung

11 jam lalu

KPK Minta Menkopolhukam Fasilitasi Pertemuan Rutin dengan Polri dan Kejagung

KPK telah meminta Menkopolhukam Hadi membantu memfasilitasi koordinasi antara komisi antirasuah, Polri, dan Kejaksaan.

Baca Selengkapnya