TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan pihaknya sedang mendalami kebocoran data setelah serangan siber ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kami sedang dan terus dalami terkait dengan kebocoran data, yaitu masuknya virus ransomware di PDNS di Surabaya," kata Hadi Tjahjanto kepada wartawan usai menghadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Rabu, 26 Juni 2024 seperti dikutip Antara.

Hadi menyebutkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah melakukan langkah-langkah taktis untuk menghentikan serangan virus tersebut setelah memberikan notifikasi (pemberitahuan) terkait dengan ancaman virus tersebut.

"Saat ini, BSSN juga terus menyelidiki dampak lanjutan agar bisa memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya, imigrasi sudah bisa berjalan lancar dan normal," kata mantan Panglima TNI itu.

Menurut dia, hal yang berkaitan lainnya juga telah berjalan normal. Namun kejadian itu akan menjadi bagian dari evaluasi agar serangan serupa tidak berulang.

"Ini normal dan untuk yang lain-lain. Saya kira semua masih normal. Namun ini ada satu bahan evaluasi bagaimana bisa mengamankan sistem, khususnya siber yang dikelola," tuturnya menegaskan.

BSSN Putus Akses Pusat Data dari PDNS 2

Dalam mencegah serangan virus ransomware Brain Cipher dari PDNS 2, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan bahwa pihaknya bersama penanggung jawab sistem PDNS, Telkomsigma, telah memutus akses pusat data lainnya dari PDNS di Surabaya itu.

Adapun pemutusan akses dari PDNS 2 tersebut dilakukan pada PDNS 1 yang ada di Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan juga pusat data cadangan di Batam, Kepulauan Riau.

"Kami yakinkan bahwa dalam hal ini Telkomsigma sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur. Kalau ada masalah di pusat data tersebut, sudah diputus antara Surabaya dan Serpong serta Batam," kata Hinsa di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2024.

BSSN juga melakukan asistensi untuk penguatan keamanan siber pada pusat data lainnya, yaitu PDNS 1 di Serpong dan pusat data cadangan di Batam. Bahkan pihaknya menurunkan tim khusus secara langsung ke dua lokasi pusat data tersebut agar dapat memeriksa keamanan siber yang sudah ditingkatkan itu.

<!--more-->

"Ini sudah kami lakukan penguatan. Tim dari BSSN on-site di sana untuk meyakinkan bahwa di Batam maupun di Serpong itu tidak terjadi serangan siber. Ini salah satu upaya kami," ujar Hinsa.

Kominfo Pastikan Pembangunan PDN Permanen Tetap Berjalan

Adapun Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menyatakan proses pembangunan Permanen tetap berjalan sesuai target pasca serangan ransomware ke PDNS. Lumpuhnya PDNS karena serangan siber yang menyebabkan 282 tenant layanan pemerintah itu terjadi sejak 20 Juni 2024.

"Kasus (serangan ransomware) ini tidak mengganggu tahapan-tahapan pembangunan PDN yang lebih permanen," ujarnya di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Dia menyebutkan, pada Agustus 2024, PDN Permanen di Cikarang, Jawa Barat itu bakal diresmikan pemerintah. Akibat bobolnya pusat data di Surabaya itu, Usman mengungkapkan pemerintah bakal mengevaluasi pembangunan PDN Permanen.

Pemerintah, ujar dia, akan memastikan sistem keamanan yang dipakai di PDN Permanen sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Nantinya pemerintah akan mengecek apakah PDN Permanen ini sudah matang keamanan sibernya, baik dari segi fisik maupun teknisnya.

"Jadi tidak mengganggu lah. Kami tinggal pastikan saja, kasus ini kan menjadi pembelajaran berharga," ucapnya.

Usman mengklaim lima tenant layanan pemerintah yang terkena serangan ransomware di PDNS di Surabaya sudah pulih. Tenant layanan pemerintah yang sudah pulih di antaranya layanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, layanan sikap Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), layanan perizinan event Kota Kediri milik Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, ASN Digital, dan layanan Si Halal Kementerian Agama.

Dia menuturkan prioritas pemerintah saat ini ialah memulihkan tenant yang memiliki back up data. Menurut dia, baru ada 44 tenant layanan pemerintah yang memiliki cadangan data.

Usman menargetkan, hingga akhir Juni nanti, 18 tenant bisa dipulihkan dari serangan ransomware di PDNS 2, Surabaya itu. Dia mengungkapkan upaya pemulihan sistem layanan pemerintah ini perlu dilakukan secara cepat agar pelayanan dan akses publik tidak terganggu lama.

NOVALI PANJI NUGROHO | ANTARA

Pilihan editor: Respons Parpol KIM Soal PKS Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta