TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuai polemik setelah dirinya menjelaskan wacana pemberian bansos bukan untuk pelaku judi online, melainkan keluarga yang terdampak.

Dikutip dari Antara, dalam keterangan yang didapat dari Muhajir setelah salat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, pada Senin, 16 Juni lalu ia menegaskan keterangan darinya jangan sampai dipotong.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong. Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," katanya.

Muhajir melanjutkan, jika gagasan pembagian bansos kepada keluarga korban yang terdampak judi online diusulkan Kemenko PMK dalam rapat persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Dalam satgas ini pembentukan struktur telah ditunjuk dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai ketua dalam struktur tim ad hoc. Kemudian Menko PMK akan menjadi Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang akan mendampingi kinerja Ketua satgas selama bertugas.

Pembentukan satgas ini tekah tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, 14 Juni 2024.

Banyak pro kontra yang datang soal wacana pemerintah ini. Satu pandangan menilai negara harus hadir dalam memberi perlindungan ekonomi. Sementara yang sebaliknya, menganggap judi online sudah membuat negara rugi. Hal ini juga akibat maraknya berita soal dampak judi online yang dirasakan oleh keluarga pelaku.

Salah satu yang kontra datang dari Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda yang menganggap pelaku judi online tidak bisa dijadikan sebagai korban.

“Mereka yang melakukan judi online secara sadar melanggar aturan negara. Mereka tidak bisa disebut korban,” kata Nailul saat dihubungi pada Selasa, 18 Desember 2024.

Menurut pendapat Nailul berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 keluarga penjudi online tidak masuk dalam kriteria bansos. Yang termasuk ke dalam penerima bansos hanya masyarakat yang masuk kategori miskin atau miskin ekstrem. Menurutnya hal ini saling bertentangan.

Sementara itu pendapat berbeda datang dari Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menurut Asep bantuan untuk keluarga yang terdampak dari pelaku judi online layak mendapat bansos. Dirinya berpendapat Pemerintah harus hadir kepada masyarakat kecil yang masih terbelenggu masalah-masalah judi online. Asep menambahkan yang dimaksud oleh Muhajir dalam hal ini juga sebagai bentuk perlindungan ekonomi.

“Judol itu kan ada problem psikososial. Kalau orang kecanduan judi online dia akan berusaha menyenangkan sendiri nggak berpikir panjang. Kalau menguras harta sampai jatuh miskin, maka negara harus intervensi supaya keluarga dan anak bisa hidup layak.” kata Asep dihubungi pada Selasa, 18 Juni 2024.

Asep juga menambahkan jika masalah judi online juga menjadi persoalan mendasar kehidupan bernegara. Pemerintah harus membuat langkah sistematis untuk memberantas masalah sosial seperti judi online ini.

“Kalau ini dibiarkan sekelompok orang menikmati mengkhianati bernegara. Duit naik ke atas, selain merusak sendi-sendi kehidupan,” kata Asep.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa bansos tidak akan diberikan kepada pelaku judi online. Ramainya polemik terkait bansos pelaku judi online telah dijawab dengan tegas oleh Jokowi. “Nggak ada, nggak ada (Bansos untuk pelaku judi online),” kata Jokowi usai meninjau Program Bantuan Pompa Air, Karanganyar, 19 Juni 2024, dikutip dari keterangan video.

SAVINA RIZKY HAMIDA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak dapat Bansos Daripada Korban Judi Online