INFO NASIONAL – Bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Nikson Nababan menilai kemajuan Sumut bisa teralisasikan jika pembangunan dimulai dari desa. Dirinya ingin ada percepatan pembangunan di desa agar kuat sehingga kota akan maju.

“karena desa ini raw materian. Jadi desa kita merkedakan maka kota otomatis akan maju. Jika kota kita bangun dan desa kita biarkan, maka kota itu akan menjadi kota hantu,” ujarnya.

Karenanya, di awal kepemimpinannya menjadi Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson menganggarkan Rp60 juta per desa untuk membangun desa secara fisik.

Untuk membangun desa, Nikson memulai dengan pembebasan 86 persen lahan hutan sehingga bisa menjadi milik rakyat agar bisa di berdayakan. Selain itu diinya juga menginterkoneksikan dusun, desa, kecamatan jga perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Kunci perekonomian itu di infrastruktur jalan dan jembatan. Kalau itu udah tuntas, maka sektror lain akan ikut berkembang dan maju,” kata dia.

Nikson juga membuat Peraturan Derah (Perda) mengenai tanah adat untuk mencegah pihak swasta mengolahnya secara pribadi. Perda ini menjadikan 50 ribu hektare hutan lindung menjadi hutan adat sehingga milik masyarakat komunal. Tak lagi dimiliki oleh negara tapi milik masyarakat.

Nikson juga fokus mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mempopulerkak Kain Ulos sebagai bagian dari fashion dan pengolahan komoditi daerah agar bisa merangkul pasar yang lebih luas. Namun, kata Nikson, pengembangan UMKM terkendala dari perizinannya.

“Izin itu setralisasi, OSS (Online Single Submission) gitu ya jadi ada BPOM, Bea Cukai ada segala macem gitu ya UMKM kita jadi terkendala juga di situ. Jadi harapan kita nanti ada undang-undang biar lah izin itu desentralisasi,” katanya.

Berbagai upaya telah Nikson lakukan untuk memajukan Taput dengan pengembangan desa. Untuk mengembangkan desa, Nikson juga memanfaatkan lahan tidur lewat program Pengolahan Lahan Tidur Gratis atau Panglima agar mekanisasi pertanian bisa lebih produktif sehingga produksi pertanian bisa meningkat. Menurutnya, sudah 6000 hektare lahan tidur yang diolah oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Memiliki pengalaman 10 tahun menjadi Bupati Taput, Nikson melihat potensi menjadi Gubernur Sumut cukup terbuka dengan melihat dari beberapa riset. Menurutnya, tingkat kesukaan masyarakat cukup tinggi.

“yang kedua, para alim ulama dan elemen-elemen masyarakat menginginkan saya menjadi gubernur. Karena dasar-dasar itu saya pikir ya sudah saya akan mengabdi lagi untuk Sumatera Utara. Tentu ini bukan pekerjaan yang gampang karena 33 kabupaten kota yang harus kita jalanin danpimpin,” kata dia.

Nikson mengatakan, apa yang ia kerjalan di Taput tidak akan jauh beda dengan pembangunan Sumut. Hanya saja yang membedakan dari sektor kelautan. Menurutnya, berkaca pada Labuan Bajo dan Raja Ampat, Nikson akan membuat pariwisata Sumut tumbuh beriringan dengan nelayan.

Salah satu yang menghambat perkembangan Sumut adalah istilah semua urusan mesti uang tunai. Ia akan membuat istilah itu menjadi semua urusan mesti tuntas.

“tidak ada lagi pungli-pungli jabatan, pungli-ungli pelayanan masyarakat. Sama seperti yang saya lakukan di Tapanuli Utara selama 10 tahun saya memimpin itu zero pungutan. Tidak ada pungutan jabatan, kepala sekolah semua semuanya,” ujarnya.

Menurutnya leadership seperti itu yang harus menjadi contoh sehingga pemimpin bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya dengan baik. (*)