TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut kemungkinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengatur pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak terlalu signifikan lantaran pada jadwal kontestasi politik nanti dia sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden RI. Namun, peran kandisasi pemilihan calon masih sangat kuat.

"Kalau soal pengaruh Jokowi dalam kandisasi calon saya kira itu tidak dibantah. Tapi apakah calon yang akan diusung dan direstui akan menang tidak ada jaminan," kata Adi kepada Tempo melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 18 Juni 2024.

Adi menjelaskan masa jabatan Jokowi bakal berakhir 20 Oktober 2024 nanti. Sementara Pilkada 2024 bakal berlangsung pda 27 November yang saat itu Presidennya adalah Prabowo Subianto.

"Faktor Jokowi menentukan orang-orang yang bertanding dalam Pilkada itu tidak terlalu signifikan. Ya faktor Prabowo bisa memberikan magnet dan dampak pada politik elektoral secara signifikan," ujarnya.

Ketika Pilkada berlangsung nanti, kata dia, Prabowo Subianto sudah dilantik menjadi Presiden RI terpilih. Adi menilai saat ini faktor cawe-cawe Pilkada Jokowi memang cukup kuat dalam hal menentukan calon orang-orang terdekatnya. Tapi pada pelaksanaannya nanti, Adi meragukan apakah power Jokowi masih berpengaruh pada pemenangan.

"Jadi yang bisa mengorkestrasi kemudian mengorganisir memanaskan mesin politik, mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan politik terutama calon yang di usung KIM (Koalisi Indonesia Maju) adalah Prabowo," ujarnya.

Peran Jokowi dalam proses kandisasi calon petarung Pilkada dilihat Adi saat 4 partai pendukung utama seperti Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat saling bertemu untuk membicarakan Pilkada mengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jakarta seperti yang diinformasikan laporan Majalah Tempo edisi Minggu, 16 Juni 2024 dengan judul Cawe-Cawe Jokowi Jilid 2: Upaya Mengusung Anies Baswedan, Mengusung Kaesang Pangarep.

Ketua Umum kelompok relawan Projo, Budi Ari Setiadi, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak campur tangan di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

"Presiden cuma menampung aspirasi aja. Masa istilahnya cawe-cawe. Kamu juga bisa sampaikan si ini si ini si ini. Masa cawe-cawe?" kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024.

Pilihan Editor: Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar