TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah. DPR menyoroti sejumlah masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji, dari soal transportasi dan menu makanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, pengalihan kuota tambahan haji reguler ke Ongkos Naik Haji atau ONH Plus, hingga rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) Haji.

Pengalihan Kuota Haji Tambahan ke ONH Plus

Anggota Timwas Haji DPR Selly Andriany Gantina menilai kebijakan pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jemaah haji reguler menjadi ONH Plus tak sesuai aturan. Pengalihan itu, kata dia, juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Komisi VIII DPR.

Dia mengatakan bakal meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Agama (Kemenag) atas kebijakan tersebut. Selama proses pembahasan, kata dia, Timwas Haji DPR tidak diberi informasi yang jelas mengenai aturan-aturan yang dibuat oleh Kemenag, termasuk sistem E-Hajj yang diterapkan.

"Bagaimanapun, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (Permenag), tentu akan menyalahi aturan karena Keputusan Presiden (Keppres) sudah ada aturannya. Permenag itu lebih lemah dibandingkan dengan Keppres," kata Selly dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.

Menurutnya, keputusan untuk mengalihkan 10 ribu kuota tambahan haji reguler menjadi ONH Plus seharusnya diimbangi dengan penambahan ruang untuk jemaah reguler. Namun hal itu tidak terjadi sehingga menyebabkan penumpukan jemaah reguler di Mina dan Arafah.

"Terbukti bahwa 10 ribu tambahan untuk haji reguler ternyata tidak ada juga tambahan space untuk haji reguler," katanya.

Timwas Haji DPR Minta Menu Makan Jemaah Dievaluasi

Anggota Timwas DPR Endang Maria Astuti mengatakan kontrak katering untuk jemaah haji perlu dievaluasi untuk mencegah penyimpangan pada kualitas makanan menyusul adanya temuan makanan basi.

"Ini perlu evaluasi kembali ke depannya agar jemaah kita dimuliakan dari sisi konsumsi. Komisi VIII (DPR) sudah mendorong agar perbaikan ini betul-betul dilaksanakan di tahun ini," kata Endang dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

<!--more-->

Endang merasa prihatinan dengan kualitas makanan yang disajikan kepada jemaah haji Indonesia. Dia mengungkapkan ada temuan serius di sektor 5 mengenai makanan siang yang disajikan kepada para jemaah.

Menurut dia, makan siang tersebut didominasi oleh karbohidrat dengan porsi sekitar 85 persen, tanpa sayuran, dan hanya disertai lauk ikan. Dia menyebutkan komposisi makanan seperti itu sangat berbahaya bagi kesehatan jemaah haji.

"Kita ingin memanusiakan, menghormati, dan memuliakan jemaah haji kita, sehingga konsumsi seperti itu sangat berbahaya," kata politikus Partai Golkar ini.

Endang juga membandingkan nominal yang dianggarkan dengan kualitas makanan yang disajikan. Menurutnya, makanan yang disajikan hanya bernilai sekitar 8-10 riyal atau sekitar Rp 35.000-44.000, jauh di bawah nominal kontrak sebesar 15 riyal atau sekitar Rp 65.900.

Masalah Transportasi bagi Jemaah Haji

Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar meminta Kemenag segera membenahi masalah transportasi haji, khususnya bagi jemaah haji yang akan berangkat melaksanakan wukuf di Arafah.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengecek langsung kesiapan pemberangkatan jemaah haji ke Arafah pada Jumat pagi waktu setempat, 14 Juni 2024. Dia mendapati bus yang akan menjemput jemaah tersebut datang terlambat ke lokasi penjemputan.

"Janji ini mobil jam 07.00 (datang), ada yang jam 06.00. Tetapi sampai pagi hingga pukul 08.12 (waktu Arab Saudi), saya berada di lokasi, belum datang juga," kata Gus Muhaimin dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat malam lalu.

Wakil Ketua DPR RI ini menuturkan penanganan transportasi harus ditingkatkan dan diperkuat karena ketepatan waktu penjemputan bus sangat penting demi memastikan jemaah tidak terlantar dan dapat melaksanakan wukuf di Arafah, yang merupakan puncak ibadah haji.

"Hari ini adalah hari paling penting bagi jemaah haji Indonesia, karena jemaah mulai berangkat ke Arafah mulai pagi ini sampai nanti malam terus bergulir," kata dia.

DPR Siapkan Pansus Haji

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya menyiapkan panitia khusus atau pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

<!--more-->

Puan menjelaskan pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik. Apalagi, evaluasinya secara komprehensif sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

"Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR di antaranya perihal manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.

"DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji," ujar Puan.

Pilihan editor: Reaksi DPR hingga Selebritas atas Wacana Bansos untuk Korban Judi Online