TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan kans Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengocok ulang susuan kabinetnya terbuka. Meski begitu, Budi Arie mengatakan reshuffle menteri sepenuhnya hak presiden. "Semua kemungkinan selalu terbuka, saya enggak bilang enggak tapi soal itu saya serahkan ke presiden," kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, pada Kamis, 13 Juni 2024.

Budi tak mengelak atau membenarkan ketika ditanya apakah menteri yang bakal di-reshuffle berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Meski begitu, dia mengatakan ada suara-suara yang muncul terkait kinerja berbagai menteri, termasuk yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP diketahui kini berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dan banyak mengkritik kebijakan Jokowi.

"Makanya itu kan suara suara sudah kita dengar, ya kita tunggu aja lah, itu kan hak prerogatif presiden," ujarnya. Budi mengatakan kinerja para menteri bisa dilihat siapa saja yang bersemangat bekerja dan tidak dalam menyukseskan program Jokowi. "Ya kan bisa diliat, mana yg masih semangat tempur 45," ujarnya.

Reshuffle, kata Budi, juga melihat berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan. Dia mengatakan hal itu tak lepas dari sinkronisasi untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Maka itu, dia mengatakan dibutuhkan soliditas dalam pemerintahan. "Ya kan keperluan keperluan, ini kan sinkronisasi," ujarnya.

Adapun Budi mengungkap isi pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai politik. Menurut dia, pertemuan itu membicarakan soal keberlanjutan dan sinkronisasi program pemerintahan ke depan, termasuk soal Pilkada. "(Soal pilkada) Ya macem macem ini kan pemerintahan harus solid, ini kan berkelanjutan, sinkronisasi berkelanjutan, sehingga kosolidasi perlu kan harus satu suara," ujarnya.

Jokowi disebut-sebut bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2024. Tiga narasumber yang mengetahui pertemuan tersebut menceritakan kepada Tempo.

Sumber yang sama menyebut salah satu yang menjadi pembahasan adalah isu reshuffle. Jokowi disebut bertanya bagaimana kalau kocok ulang menteri yang tidak mendukung kinerja presiden dilakukan pada bulan Juni. Ketum-ketum partai diklaim memberi masukan bahwa Jokowi tidak usah melakukan reshuffle karena pemerintahan tinggal beberapa bulan.

Jokowi membenarkan telah bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik akhir bulan lalu. Namun dia menyangkal ada pembahasan mengenai reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Ketemu (dengan ketum parpol), tapi tidak berbicara itu (reshuffle)," kata Jokowi usai meninjau di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juni 2024.

Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, hingga Partai Solidaritas Indonesia. Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat, masuk dalam proses pemerintahan berjalan.

Parpol pendukung Jokowi tidak satu suara dalam Pilpres 2024. Presiden dan PDIP - partai pengusung utama Jokowi, bersitegang karena ditengarai beda pilihan.

Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, yang sekarang terpilih sebagai Presiden. Mereka mendukung keberlanjutan pembangunan.

PDIP punya 6 menteri di Kabinet Jokowi. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan Keamanan Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi Teten Masduki, danMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga.

Pilihan Editor: Jokowi Deklarasi Perang Judi Online: Satgas Segera Rampung