TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Aang Witarsa Rofik mengatakan belum ada Penjabat (Pj) kepala daerah yang mengajukan pengunduran diri untuk mengikuti Pilkada 2024.

"Sampai saat ini belum ada," kata Aang saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 12 Juni 2024. Dia menjelaskan hingga saat ini belum ada pengunduran diri pasca Surat Keputusan (SK) Kemendagri diterbitkan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pj kepala daerah yang ingin maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 untuk mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Khusus untuk Pj saya tambah lagi sudah keluarkan surat edaran (SE), 40 hari sebelum tanggal pendaftaran dia sudah memberi informasi (pengunduran diri) kepada saya, kepada Mendagri,” kata Tito melalui keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Selasa, 11 Juni 2024.

Tito mengaku tidak ingin menghalangi hak politik setiap warga negara untuk dipilih. Namun sebagai seorang ASN, Pj kepala daerah harus mengundurkan diri terlebih dulu sebelum mengikuti kontestasi. Ia mengimbau pengunduran diri ini diajukan paling lambat pertengahan Juli 2024 lantaran masa pendaftaran calon kepala daerah berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024.

Tito mengatakan untuk Pj kepala daerah yang mengajukan pengunduran diri sebelum 40 hari pendaftaran maka tercatat berhenti secara terhormat. Namun, apabila lewat dari batas waktu yang ditentukan tidak mengundurkan diri dan tiba-tiba mendaftar, maka Mendagri yang akan langsung memberhentikan.

“Dengan risiko otomatis dianggap tidak fair, tidak melanggar juga, tidak ada sanksinya, paling kami tegur, berarti kan nanti ke publik kan publik menganggap wah ini (tidak taat aturan main), kalau di politik kan persepsi publik saja itu berpengaruh,” kata Tito.

Tito menjelaskan, ketentuan proses pengunduran diri itu dibuat untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan Pj. kepala daerah guna pemenangan Pilkada. “Saya berusaha untuk menjaga itu,” ujarnya.

Pilihan Editor: Siswa SMP 216 yang Bergurau Soal Palestina Dapat Sanksi Wajib Lapor