Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Miliki Sertifikat Elektronik

Senin, 10 Juni 2024 19:47 WIB

Gedung Sate. (Foto: Humas Jabar).

TEMPO.CO, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menerima penyerahan sertifikat elektronik untuk aset Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. "Saya yakin membawa dampak positif bagi kita semua, khususnya kami di Jawa Barat. Terima kasih Pak (Menteri ATR/Kepala BPN) karena Gedung Sate sudah bersertifikat elektronik," kata Bey, dalam keterangannya, Senin, 10 Juni 2024.

Bey mengatakan, adanya sertifikat elektronik akan memastikan hadirnya pelayanan publik di bidang pelayanan pertanahan yang transparan, efisien, dan terpercaya serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Sertifikat elektronik tersebut diharapkan mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, hingga duplikasi dokumen tanah.

Lapangan Gasibu misalnya sempat menjadi sengketa karena dokumen kepemilikan pemerintah provinsi atas aset tersebut digugat secara hukum. "Saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung penuh implementasi sertifikat elektronik ini," kata Bey.

Penyerahan sertifikat elektronik untuk Gedung Sate dan Lapangan Gasibu tersebut bagian dari 38 sertifikat aset pemerintah provinsi Jawa Barat yang diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu, 9 Juni 2024 malam.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, saat ini sudah 11 kantor pertanahan di Jawa Barat yang melayani penerbitan sertifikat elektronik. Yakni di Kota Bandung, Cimahi, Bekasi, Depok, Sukabumi, Cirebon, Banjar, Bogor, Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Bekasi.

Advertising
Advertising

"Ini penting karena kita berharap dengan semakin masifnya pelayanan elektronik di berbagai kota kabupaten, apalagi di Jawa Barat merupakan provinsi yang jumlah penduduk paling besar di Indonesia dan punya 27 kabupaten/kota," kata AHY, dalam keterangannya, Senin, 10 Juni 2024.

AHY mengatakan, dengan digitalisasi dokumen sertifikat tanah tersebut akan mengurangi risiko kerusakan, hilang, hingga pemalsuan dokumen. “Sehingga tidak perlu khawatir, kalau misalnya terjadi bencana alam, kehilangan hingga duplikasi pemalsuan dokumen yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, termasuk mafia tanah," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan, di seluruh Jawa Barat telah diterbitkan 5.332 bidang sertifikat elektronik. Di antaranya Hak Milik 2.002 bidang, HGB 782 bidang, Hak Pakai 2.476 bidang, hingga Hak Milik Satuan Rumah Susun sebanyak 74 bidang,

Pada seremoni tersebut diserahkan 136 sertifikat elektronik. Di antaranya aset Kementerian PUPR 2 bidang, aset pemerintah provinsi Jawa Barat 36 bidang. Turut diserahkan secara simbolis sertipikat elektronik sebanyak 1.108 bidang milik pemerintah kabupaten/kota, 7 bidang aset BBWS, dan 1 bidang aset PT KAI.

Pilihan editor: Viral Video Plt Ketum PPP Mardiono Ogah Disalahkan karena Gagal ke Senayan

Berita terkait

AHY Kenalkan Menteri PU Dody Hanggodo sebagai Kader Demokrat

5 jam lalu

AHY Kenalkan Menteri PU Dody Hanggodo sebagai Kader Demokrat

AHY memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebagai kader baru Demokrat.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

12 jam lalu

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.

Baca Selengkapnya

Annisa Pohan Dilantik Jadi Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia Periode 2024-2029

2 hari lalu

Annisa Pohan Dilantik Jadi Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia Periode 2024-2029

Annisa Pohan akan meneruskan visi dan misi dari Yayasan Jantung Indonesia bersama belasan pengurus yang baru.

Baca Selengkapnya

Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

3 hari lalu

Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Maruarar Sirait Janjikan Sertifikat Hak Milik untuk Masyarakat Penerima Rumah Gratis

3 hari lalu

Maruarar Sirait Janjikan Sertifikat Hak Milik untuk Masyarakat Penerima Rumah Gratis

Maruarar Sirait memastikan rakyat penerima program rumah gratis pemerintah bakal menerima sertifikat hak milik (SHM).

Baca Selengkapnya

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

4 hari lalu

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

4 hari lalu

Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

Nusron Wahid menyebutkan status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

4 hari lalu

AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

AHY sebut pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan anggaran. Jauh hari ekonom Faisal Basri singgung pembengkakan biaya IKN.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Prabowo Masih Kaji Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

5 hari lalu

Pemerintahan Prabowo Masih Kaji Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan mengatakan pemerintah masih kaji proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Nusron Wahid Bicara Jurus Berantas Mafia Tanah

5 hari lalu

Menteri ATR Nusron Wahid Bicara Jurus Berantas Mafia Tanah

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bicara soal pemberantasan mafia tanah di hadapan Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya