Bendahara Umum Gudfan Arif Bakal Pimpin Perusahaan Tambang PBNU

Jumat, 7 Juni 2024 06:30 WIB

Konferensi pers Pengurus Besar Nahdatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyebut telah dua tahun menyiapkan konsep soal konsesi tambang yang akan mereka kelola. Sebuah perusahaan juga telah disiapkan untuk mengelola tambang tersebut.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, perusahaan itu nantinya akan dipimpin oleh Bendahara Umum Gudfan Arif.

Gudfan merupakan putra dari seorang pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, KH Abdul Ghofur.

Gudfan selama ini dikenal aktif sebagai kader maupun pengurus Nahdlatul Ulama. Ia juga dikenal sebagai pengusaha di beberapa perusahaan.

Berdasarkan situs resmi NU, Gudfan beberapa kali menempati posisi sebagai bendahara. Pada periode 2012-2017 , ia menjabat Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa. Gudfan juga pernah menjabat sebagai Bendahara Rabithah Ma'ahid Islamiyah PWNU Jawa Timur pada periode 2013-2018.

Advertising
Advertising

Gudfan pada 31 Januari 2022 dikukuhkan sebagai bendahara PBNU. Kemudian pada Agustus 2022, ia didapuk menjadi Pelaksana tugas Bendahara Umum PBNU menggantikan Mardani H Maming yang menjadi tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantaan Korupsi atau KPK.

Gudfan diketahui memiliki beberapa usaha di bidang pertambangan batubara, minyak dan gas, petrokimia, serta di bidang informasi dan teknologi.

Adapun Yahya Cholil mengatakan Gudfan dipercaya bisa memberikan ruang yang memadai dalam bentuk jaringan bisnis usaha di pertambangan.

Menurut Ketua Umum PBNU itu pihaknya sampai saat ini belum mengetahui lokasi tambang yang akan mereka kelola.

"Nanti akan kami tawar, ya kan ini soal tawar menawar juga," ujar Yahya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan izin wilayah usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan, salah satunya adalah NU.

Yahya mengaku berterima kasih atas langkah perluasan pemberian izin tambang ormas keagamaan. "Kami melihat sebagai peluang, ya segera kami tangkap. Wong butuh, mau bagaimana lagi," kata dia di Kantor PBNU, Jakarta pada 6 Juni 2024.

Gus Yahya menduga perhatian pemerintah kepada NU begitu besar. "Mungkin ya, ini husnudzon kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin ya, mungkin ini, karena NU punya umat yang begitu besar," ucapnya.

Pilihan Editor: Paus Fransiskus akan Datang ke Indonesia, Ini Harapan PBNU

TAMARA AULIA

Berita terkait

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

12 jam lalu

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

Baik PP Muhammadiyah maupun PBNU menyerahkan pilihan menteri di kabinet Prabowo mendatang kepada presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Gus Ipul Sebut Tak Ada Pembicaraan Jatah Kursi Menteri untuk NU di Kabinet Prabowo: Kami Serahkan Sepenuhnya

6 hari lalu

Gus Ipul Sebut Tak Ada Pembicaraan Jatah Kursi Menteri untuk NU di Kabinet Prabowo: Kami Serahkan Sepenuhnya

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku belum berkomunikasi dengan presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Gus Ipul Yakin Muktamar Luar Biasa NU Takkan Terwujud: Kyai dan Ulama Tidak Suka Rebutan Jabatan

6 hari lalu

Gus Ipul Yakin Muktamar Luar Biasa NU Takkan Terwujud: Kyai dan Ulama Tidak Suka Rebutan Jabatan

Sekjen SPBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meyakini Muktamar Luar Biasa atau MLB NU tidak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Para Bohir Ekspor Pasir Laut

6 hari lalu

Para Bohir Ekspor Pasir Laut

Presiden Joko Widodo menyebut pengerukan dalam aturan yang ia tandatangani itu bukan pasir laut, melainkan sedimen.

Baca Selengkapnya

Heri Hermansyah Rektor UI Periode 2024-2029, Berikut Mekanisme Pemilihan Rektor PTN

12 hari lalu

Heri Hermansyah Rektor UI Periode 2024-2029, Berikut Mekanisme Pemilihan Rektor PTN

Profesor termuda FTUI, Heri Hermansyah, terpilih menjadi Rektor UI periode 204-2029. Bagaimana mekanisme penentuan rektor di PTN?

Baca Selengkapnya

Khofifah Bakal Cuti dari PBNU dan Muslimat NU

12 hari lalu

Khofifah Bakal Cuti dari PBNU dan Muslimat NU

Khofifah juga mengatakan bahwa angka 2 melambangkan optimisme dan semangat untuk mewujudkan dua periode kepemimpinannya.

Baca Selengkapnya

Kapolri Listyo Sigit Banjir Dukungan karena Bentuk Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO

13 hari lalu

Kapolri Listyo Sigit Banjir Dukungan karena Bentuk Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO

Sejumlah pihak berikan tanggapan positif usai Kapolri bentuk Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber di 8 polda

Baca Selengkapnya

Puji Prabowo di Pasuruan, Gus Ipul Tegaskan Tak Incar Jatah Menteri

13 hari lalu

Puji Prabowo di Pasuruan, Gus Ipul Tegaskan Tak Incar Jatah Menteri

Gus Ipul menegaskan tidak ada pembahasan soal jatah menteri di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Cerita Lora Gopong, Caleg Terpilih PKB yang Dipecat Menjelang Pelantikan DPR

13 hari lalu

Cerita Lora Gopong, Caleg Terpilih PKB yang Dipecat Menjelang Pelantikan DPR

Lora Gopong tak pernah menyangka nasibnya yang sudah lolos ke DPR bakal seperti saat ini. Namanya dicoret dan diganti orang lain oleh DPP PKB.

Baca Selengkapnya